TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) merencanakan sinergi operasional dengan PT PGN (Persero) bisa dimulai pada Januari 2016. Sementara itu, aksi korporasi bersama ditargetkan bisa dilakukan pada Desember 2016.

"Selama ini, PT Pertagas (anak usaha Pertamina) dengan PGN selalu dipisahkan karena masing-masing berjuang sendiri-sendiri. Dampaknya adalah keluhan harga gas," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto pada Selasa, 24 November 2015.

Kerja sama operasional ini, menurut Dwi, dilakukan berupa penyusunan rencana pengembangan infrastruktur gas bersama. Nantinya, Pertagas dan PGN saling berbagi wilayah untuk pembangunan infrastruktur gas.

Selama ini, pembangunan infrastruktur tidak berjalan sinergis antara dua perseroan ini. Karenanya, tidak jarang terdapat dua infrastruktur milik Pertagas dan PGN di satu wilayah. Apalagi dua fasilitas ini tidak bersifat open access sehingga berpotensi melambungkan harga gas di tingkat distribusi dan niaga.

Nantinya, Pertagas-PGN juga bakal berdialog dengan Badan Pengatur Hilir Migas agar bersama-sama menghitung ulang infrastructure fee atau investasi fasilitas distribusi gas.

Kerja sama operasional kedua adalah pembagian fungsi operasional dan perawatan. Selama ini, fungsi tersebut masih bertumpu di masing-masing perseroan.

Jika fungsi dibagi, yakni ada perusahaan yang bertanggung jawab pada operasi maupun pada perawatan, biaya bisa lebih ditekan. Ujung-ujungnya, pemisahan ini bisa memangkas harga gas.

"Nantinya akan kami atur, siapa yang bertanggung jawab di operasional, siapa di perawatan," ujar Dwi.

Untuk kerja sama korporasi, Pertamina menginginkan adanya pembentukan joint venture Pertamina-Pertagas khusus untuk membangun infrastruktur. Badan usaha patungan ini terpisah dari fungsi bisnis gas Pertagas dan PGN sehingga diklaim Dwi bisa lebih independen.

Usulan ini senada dengan apa yang dikemukakan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng. Namun Andi mengemukakan proses kerja sama ini tidak mudah lantaran saham PGN tidak sepenuhnya dikuasai pemerintah. Pertagas diminta lebih aktif berdiskusi dengan Kementerian BUMN bersama PGN agar langkah ini berjalan mulus.

"Keputusan itu harus lebih dulu selesai di internal PGN," ucap Andy.

Sampai berita ini diturunkan, konfirmasi dari PGN masih belum berhasil diperoleh.

ROBBY IRFANY