TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 63/D.04/2015 tentang Daftar Efek Syariah. Kepala Pengawas Pasar Modal 1B Sugianto mengatakan penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada review berkala yang dilakukan OJK atas Daftar efek Syariah yang ditetapkan sebelumnya.

Efek syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah tersebut meliputi 331 efek jenis saham emiten dan perusahaan publik serta efek syariah lainnya. Sugianto mengatakan penyusunan daftar tersebut menggunakan sumber data yang ditelaah dari laporan keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2015 yang diterima OJK. "Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten," kata Sugianto di Jakarta, Selasa, 24 November 2015.

Sugianto menjelaskan Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pengguna Daftar Efek Syariah seperti manajer investasi, pengelola reksadana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah.

Selain itu, daftar tersebut bisa menjadi panduan bagi penyedia indeks syariah seperti PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia.

Secara periodik, menurut Sugianto, OJK akan me-review Daftar Efek Syariah berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan dari emiten. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria efek syariah. Selain itu, juga bisa dilakukan review apabila terdapat aksi korporasi, informasi, dan fakta dari emiten yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, Sugianto menambahkan, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-33/D.04/2014 21 Mei 2014 tentang Daftar Efek Syariah dan KDK Nomor: KEP-34/D.04/2015 29 Mei 2015 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2015.

MAYA AYU PUSPITASARI