TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pusat Informasi Relawan Jokowi-JK (PIR) Panel Barus meminta masyarakat jangan terbuai dengan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said soal dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.
Menurut dia, lepas dari laporan itu kinerja Menteri Sudirman memang sedang disorot. Sorotan semakin tajam menjelang pergantian sejumlah menteri Kabinet Kerja pada Desember nanti. “Presiden pasti tahu mana menteri yang melaksanakan Nawacita dan mana yang tidak,” kata Panel dalam siaran pers yang diterima Tempo pada hari ini, 20 November 2015.
Jika reshuffle Kabinet Kerja jilid 2 dilakukan, dia meneruskan, itu adalah tonggak bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi untuk kemajuan negara. “Kami dukung Presiden Jokowi memilih menteri yang dapat mengembalikan kontrak karya Freeport untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Koordinator Lapangan Geruduk 20 Oktober 2014 saat pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla ini.
Panel bahkan menyebut perpanjangan kontrak karya PT Freeport pasca 2021 bukanlah urusan Menteri Sudirman Said, Setya Novanto, atau Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, melainkan diputuskan Presiden Jokowi.
Namun, seorang pejabat Istana mengatakan kepada Tempo bahwa Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada petinggi Freeport agar pembicaraan dilakukan kepada dirinya atau Menteri Sudirman Said, bukan pihak lain.
Di sisi lain, Panel mengapresiasi laporan Sudirman kepada Majelis Kehormatan Dewan. langkah itu memperlihatkan secara jelas keburukan politikus dalam memburu rente dan uang komisi dari perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. “Pelaporan pencatutan nama Presiden tidak boleh mengabaikan dan melupakan hal utama, yaitu kontrak karya Freeport,” ucapnya.
Dia pun mendesak MKD agar mengungkap dengan jelas pencatutan nama Presiden Jokowi oleh Setya Novanto yang mencuat setelah beredar transkrip rekaman pembicaraan Setya Novanto dengan petinggi Freeport. Karena terbukti, Setya Novanto jelas telah melakukan upaya penipuan. “Maka langkah penegakan hukum harus dilakukan.”
Dalam transkrip rekaman itu Setya Novanto berulang kali menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasojo (Darmo). “Itu jelas merugikan pemerintahan,” kata Panel.
