Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Pengurangan bea keluar tersebut lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter Gresik yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) menyalahkan pemerintah yang tidak memberi kepastian investasi sebagai sebab suburnya praktik 'calo pertambangan'. Namun, asosiasi menjamin anggotanya bebas dari lingkaran praktik percaloan ini.
"Karena tidak ada kepastian dari pemerintah, peluangnya dimanfaatkan pemburu rente," kata Direktur Eksekutif IMA Syahrir AB, Senin, 16 November 2015.
Menurut Syahrir, proses investasi yang ruwet dan berlarut-larut turut menurunkan minat pemodal untuk berbisnis di Indonesia. Akhirnya, tidak sedikit mereka, terutama perusahaan tambang menengah dan kecil, menggunakan jasa calo.
Syahrir berujar, kecil kemungkinan bagi perusahaan tambang besar untuk berbisnis secara tidak sehat. Sebab, perusahaan ini sebagian besar sudah menandatangani pakta antikorupsi internasional.
Selain itu, Syahrir merasa kebanyakan calo tidak mempunyai kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan. "Buat apa kami mendengar pihak yang kasih segala janji tapi decision tidak pada dia," dia berujar.
Asosiasi mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang melaporkan adanya pejabat pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Upaya Sudirman disebut Syahrir dapat mendongrak investor terhadap pemerintah, sehingga iklim penanaman modal dapat diperbaiki perlahan-lahan.
Namun, kata Syahrir, Sudirman perlu mengurai keruwetan investasi yang menjadi celah masuknya pemburu rente. Menteri Sudirman juga dianggap perlu berkoordinasi lintas sektoral guna memberantas praktik suap yang menurut dia masih ada hingga sekarang.
"Dulu-dulu tidak ada yang setegas ini. Beginilah seharusnya tindakan bagi pemerintah," ujar Syahrir.
