Dampak El-Nino Dahsyat, Pemerintah Pilih Tidak Impor Beras  

Reporter

Rabu, 4 November 2015 13:46 WIB

TEMPO.CO, Kulon Progo - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim meski tahun ini Indonesia dilanda fenomena El-Nino cukup dahsyat, hal itu tak sampai memaksa pemerintah mengambil keputusan impor beras.

“Tahun ini masih belum ada impor, meskipun dampak El-Nino luar biasa dahsyat, produktivitas beras naik 4 juta ton setahun ini,” ujar Amran pada saat panen jagung bersama petani di Desa Sendangsari Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu, 3 November 2015.

Amran mengatakan dibanding pada 1999, saat indeks El-Nino sebesar 1,9 dan jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 202 juta, impor beras kala itu mencapai 7,1 juta ton.

Jika saat ini pemerintah tetap mau impor dengan kondisi indeks El-Nino berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencapai 2,3 dengan jumlah penduduk 252 juta jiwa, seharusnya, kata Amran, sudah ada 9 juta ton beras yang diimpor. “Tapi kami tetap tidak impor karena sudah ada swasembada pangan,” ujar Amran.

Amran mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak antiimpor. Pengetatan impor dilakukan guna meningkatkan daya saing petani lokal. Menurut Amran, penguatan petani lokal hanya bisa dilakukan melalui kebijakan ekspor, bukan impor. “Sejumlah komoditas sudah mulai ekspor,” ujar Amran.

Amran mengatakan pemerintah telah mengekspor 134 ribu ton beras ketan ke Italia. “Kalau tak ada El-Nino, kami yakin jutaan yang bisa terekspor dari komoditas beras ketan,” ujarnya. Selain beras ketan, Indonesia juga mengekspor 400 ribu ton jagung, 60 ribu ton kacang hijau, dan 5 ribu ton bawang merah ke berbagai negara.

“Untuk bawang merah, memang kami sempat akan impor 30 ribu ton karena ada informasi kelangkaan, tapi setelah cek lapangan langsung ke Brebes dan Bima, panen melimpah jadi kami batalkan rencana impor itu,” ujar Amran.

Menurut Amran, kebijakan impor memang selayaknya ditekan dan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bukan atas dasar kepentingan segelintir orang yang ingin mencari keuntungan dan mematikan petani lokal. “Persoalan utama petani kita lemah karena panjangnya supply chain, ini yang kami akan pangkas,” ujar Amran.

Ia memisalkan, jika harga bawang dari petani Rp 6 ribu, sampai di perkotaan sudah menjadi Rp 36 ribu. Selisih keuntungan mengumpul pada pedagang kota dan petani tak mendapat hasil maksimal atas jerih payahnya. “Pedagang kota naik haji jual bawang, petani naik haji jual sawah, ini jelas enggak adil,” ujarnya.



PRIBADI WICAKSONO


Berita terkait

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

2 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

4 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

5 hari lalu

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

5 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

6 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

6 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

6 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

7 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

7 hari lalu

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

10 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya