Proporsi Anggaran untuk Sektor Publik Tak Proporsional

Reporter

Editor

Sabtu, 31 Desember 2005 07:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan bahwa dalam APBN 2005 terjadi penambahan penerimaan sekitar Rp 90 triliun dibandingkan APBN tahun lalu. Namun, proporsi kenaikan untuk sektor publik hanya Rp 10 triliun atau hanya 11,1 persen dari kenaikan penerimaan. Sedangkan sisa anggaran lebih banyak dinikmati oleh konglomerat melalui pembayaran utang dalam negeri, khususnya pembayaran bunga obligasi sebesar Rp 41,65 triliun. "Ada Sekitar Rp 35,6 triliun yang berpotensi dikorupsi,"kata Sekretaris Jendral FITRA, Arif Nur Alam di Jakarta.Pengelolaan APBN 2005 banyak mengakibatkan penderitaan rakyat. Tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN 2005 masih sangat tertutup. "Seharusnya publik punya hak untuk tahu,"kata Arif. APBN 2005 masih berorientasi pada input untuk menghabiskan anggaran."Hal ini salah, seharusnya sisa anggaran digunakan untuk menambah kekurangan anggaran tahun depan. Itu kan, namanya pemborosan,"kata Penasihat FITRA, Surachmin. Penyusunan APBN-P 2005 disusun, menurut Surachmin, tidak berdasarkan kebutuhan dan kondisi ril masyarakat. Namun lebih berorientasi kepada kepentingan elit politik. "Hal ini terlihat APBN-P 2005 dipercepat yang diajukan sejak bulan Maret dari jadwal semula Oktober 2005,"katanya. Proporsi pengeluaran untuk sektor publik tidak seimbang. Eko Ari Wibowo

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

9 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

23 November 2023

Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman

Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.

Baca Selengkapnya

DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

16 Juni 2023

DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun

Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

17 April 2023

Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun

Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya

APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

23 Mei 2022

APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.

Baca Selengkapnya

APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

23 Mei 2022

APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.

Baca Selengkapnya

Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

12 Juli 2020

Ingin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

18 November 2019

Sri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya

Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

23 Agustus 2019

Anggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019

Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

29 Juli 2018

Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

Pemerintah yakin kelebihan pendapatan minyak dan gas bumi (migas) negara (windfall profit) dapat menutupi kebutuhan subsidi energi

Baca Selengkapnya