TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak rencana Presiden Joko Widodo bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP). "TPP hanya akan menguntungkan jika industri dan ekspor kita kompetitif," kata Fadli dalam rilis tertulisnya di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2105.

Fadli mempertanyakan apakah Presiden sudah meninjau dan mendalami keuntungan dan kerugian bergabungnya Indonesia ke dalam TTP. Menurut dia, saat ini situasi industri nasional yang belum kuat, ditambah masih adanya ketentuan yang belum seimbang membuat bergabungnya Indonesia ke TPP belum tepat.

Hal ini diungkapkan Fadli terkait dengan pernyataan Presiden untuk bergabung dengan TTP. Dalam kunjungannya ke Amerika Presiden, Jokowi sempat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama di Gedung Putih, Washington DC, Senin, 26 Oktober 2015, pukul 14.35, waktu setempat, atau Selasa, 27 Oktober, pukul 01.35, waktu Indonesia barat.

Pada konferensi pers bersama Presiden Obama, Presiden Jokowi menuturkan niatnya untuk bergabung dengan TTP. Hal ini dianggap akan meliberalisasikan secara besar-besaran industri di Indonesia.

Menurut Fadli, jika industri kita belum siap, maka Indonesia belum bisa menjadi pemain aktif. Akhirnya, Indonesia hanya akan menjadi pemain pasif. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia menjadi target pasar dari produk negara besar. "Masuk ke TPP, kebijakan yang keliru," ujar Fadli.

TTP, menurut Fadli, hanya akan menguntungkan jika industri dan ekspor kompetitif. Jika tidak, maka TTP hanya akan menjadikan Indonesia pasar saja, dan arus devisa keluar.

Sebagai negara yang bergabung belakangan untuk memasuki forum ini maka harus mengikuti forum yang telah berlaku. Syarat pertama adalah penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kedua, TTP juga mewajibkan anggotanya untuk menghapus segala fasilitas untuk badan usaha milik negara. Ketiga, persyaratan TTP untuk membuka proyek yang dibiayai anggaran pemerintah untuk investor asing.

Hingga saat ini sudah ada 12 negara-negara di Asia-Pasifik yang tergabung, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Australia, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI