TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua, Charles Simaremare, mengatakan pihaknya senang mendengar rencana PT Freeport Indonesia mendivestasikan sahamnya.

Namun, ia meminta kepada pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah. “Tolong dong libatkan daerah, karena pemerintah daerah juga memiliki keinginan untuk memiliki saham Freeport,” kata dia di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2015.

Alasan Charles ingin memiliki saham Freeport adalah karena selama ini rakyat Papua hanya menjadi penonton. Charles kesal karena pemerintah tidak pernah mengajak DPD turut rembuk membicarakan pembelian saham Freeport. Padahal badan usaha milik daerah juga ingin menjadi pemilik saham perusahaan tersebut.

“Sepertinya kami ditinggalkan oleh pemerintah dan PT Freeport. Mereka bernegosiasi sendiri, jadi kami tidak tahu,” ujarnya. Ia mengaku sudah mengadu ke Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini Presiden belum menanggapi.

Ia berujar pemerintah daerah akan memikirkan langkah-langkah untuk membeli saham Freeport setelah ada sinyal dari pemerintah pusat. Rencananya, pemerintah daerah akan menggandeng Bank Papua dan perusahaan-perusahaan daerah yang memiliki perekonomian kuat.

“Papua itu kaya, semua mata tertuju pada Papua,” kata dia. Charles mengatakan pemerintah daerah siap jika diminta membeli saham Freeport.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan Freeport pertama-tama akan menawarkan saham Freeport ke pemerintah pusat dan badan usaha milik negara. Dalam tahapan ini, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan terlibat.

Jika pemerintah tidak berminat, maka sahamnya akan ditawarkan ke pemerintah daerah dan BUMD. Jika tidak berminat juga, maka diberikan ke pihak swasta melalui penjualan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau initial public offering (IPO).

MAYA AYU PUSPITASARI