TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean meminta pemerintah Indonesia mewaspadai rencana divestasi saham Freeport. Tawaran divestasi saham sekitar 10 persen kepada Indonesia itu ditengarai hanya akan memperkaya Freeport dan merugikan negara.

“Isu divestasi ini harus sangat hati-hati karena bisa memperkaya Freeport dan tidak menguntungkan bagi pemerintah atau negara. Pasalnya, divestasi yang ditawarkan cuma 10 persen, sehingga mayoritas saham Freeport masih akan dimiliki McMoran,” kata Ferdinand kepada Tempo, Senin, 19 Oktober 2015.

Menurut Ferdinand, dengan kepemilikan mayoritas saham oleh Freeport tersebut, manajemen masih dipegang penuh oleh McMoran dan keputusan tentang pembagian dividen masih menjadi hak McMoran.

“Kita tahu sudah 4 tahun Freeport tidak memberikan dividen atas 9 persen saham pemerintah dengan alasan akan investasi kembali. Nah, ini harus jadi pelajaran penting bagi pemerintah, jangan nanti setelah divestasi dilakukan, pemerintah beli saham tersebut tapi setiap tahun dividen tidak diberikan,” katanya.

Hal itu, kata Ferdinand, tentu hanya akan memperkaya Freeport karena tidak perlu mengeluarkan investasi besar, tapi menggunakan dana hasil divestasi saham dan dividen tidak diberikan.

“Ini sangat berbahaya. Jadi, kalau mau divestasi, sebaiknya divestasi langsung hingga 51 persen sehingga kita mayoritas dan bisa mengatur manajemen supaya tidak buang-buang uang negara. Pemerintah harus waspada terhadap cara cara licik Freeport dalam divestasi ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan bahwa PT Freeport Indonesia siap melepas sebagian kepemilikan sahamnya ke Indonesia. Namun pemerintah belum menentukan opsi divestasi tersebut. Menurut Kalla, sebanyak 10,64 persen saham akan dilepas secara bertahap hingga 2019 atau dua tahun sebelum masa kontrak perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat itu berakhir. "Divestasi itu kan banyak bentuknya, kita lihat nanti," ujarnya.

INGE KLARA SAFITRI