Kabar Gembira, Ini Paket Kebijakan Ekonomi untuk Start-up  

Reporter

Jumat, 9 Oktober 2015 19:09 WIB

Darmin Nasution. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Surabaya – Sampai bulan Oktober, pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan ekonomi I hingga III untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dalam paket kebijakan itu, pemerintah masih fokus pada tiga hal, yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas; perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR); dan penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

“Sekarang yang pertama tentu iklimnya dulu, baru setelah itu masuk ke arah wirausahanya. Ya iklim market confidence-nya dulu,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di sela acara penutupan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX di Surabaya, Jumat, 9 Oktober 2015.

Baca juga:
Kabut Asap, Netizen Galang Dana Rp 100 Juta via KitaBisa.com
Atasi Asap, Ini Pesawat Malaysia yang Dikirim ke Indonesia

Paket kebijakan ekonomi untuk start-up, menurut Darmin, sudah dipersiapkan. “Sudah ada sih, tapi belum banyak. Itu saja (paket kebijakan ekonomi I sampai III), nanti kalau sudah ke area itu,” ujarnya.

Sebelumnya dia mengakui, pemerintah belum optimal menaruh perhatian pada bisnis pemula. “Kemarin pemerintah mencoba memfasilitasi lahirnya kembali sektor industri manufaktur. Yang agak kurang belakangan ini adalah mendukung lahirnya bisnis start-up para usahawan baru,” katanya seusai acara Seminar Perkuatan Sektor Industri Manufaktur atau Processing, kemarin.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani mengatakan, selama ini start-up dinilai kurang menarik untuk menerima skema pembiayaan oleh perbankan. “Kurang bankable sehingga modal ventura yang paling cocok untuk modal startup,” katanya.

Simak juga:
DPRD Anggarkan Rp 1,6 M Buat Laptop, Ahok: Gak Lucu Kalau...
Malaysia Ikut Atasi Asap, Menteri Tjahjo: Jangan Hina Kami

Sebab, modal ventura menempatkan dana sampai jangka waktu tertentu sehingga memang tak cocok jika dibandingkan dengan kredit perbankan. Oleh karena itu, modal ventura perlu didirikan oleh BUMN besar.

“Tujuannya supaya menjadi modal dari start-up daripada diambil oleh asing. Selama ini kan, kebanyakan asing. Contoh yang paling top diperoleh Go-Jek dan beberapa persen sudah dimiliki Northstar,” kata Aviliani.

Ini berarti peluang startup lebih banyak ditangkap oleh pemodal asing. “Sekarang start-up lebih banyak diambil asing karena mereka sudah melihat bisnisnya, terutama karena berbasis IT (teknologi informasi),” ujarnya.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Berita terkait

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

4 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

12 hari lalu

Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

18 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

19 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Sebut Bakal Lakukan Antisipasi Imbas Serangan Iran ke Israel

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal melakukan antisipasi imbas serangan Iran ke Israel agar perekonomian tidak terdampak lebih jauh.

Baca Selengkapnya

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

36 hari lalu

Jawaban Airlangga Soal Permintaan Dia Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Majelis hakim MK menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghadirkan menteri Jokowi ke sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

24 Februari 2024

Terkini: Ini Daftar Bansos dan BLT yang Cair Maret 2024, Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Ditunda

Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) pada Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

15 Februari 2024

Pemerintah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: 500 Ribu Ton dalam Proses Muat

Perum Bulog angkat bicara soal ini soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

14 Februari 2024

Menko Perekonomian Airlangga Berencana Pantau Quick Count Pemilu 2024 Bareng Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berencanya memantau quick count atau perhitungan cepat siang ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

14 Februari 2024

Terkini: Begini Kata Airlangga, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Sandiaga Usai Nyoblos Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai

14 Februari 2024

Airlangga Hartarto Nyoblos di TPS 05 Melawai, Berharap Pemilu Berjalan Aman Damai

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencoblos di TPS 05 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya