TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyampaikan data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Presiden Joko Widodo. Dia menilai jumlah PHK buruh tekstil dan produk tekstil sebesar 36 ribu tenaga kerja bukan angka yang banyak.

"Enggak begitu banyak sih kalau 36 ribu dibandingka 2,74 juta tenaga kerja yang langsung. Artinya, 36 ribu itu masih di bawah 2 persen," kata dia seusai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Rabu, 7 Oktober 2015.

Menurut dia, jumlah PHK ini dapat ditekan dengan pertumbuhan industri tekstil. Namun saat ini sektor tekstil mendapat serbuan produk ilegal yang lebih murah. Karena itu, dia menyarankan pemerintah mencegah barang tak resmi tersebut masuk ke Indonesia agar pangsa pasar dapat direbut pengusaha lokal mengingat saat ini market sedang lesu.

Dia mengatakan angka PHK sebesar 36 ribu tersebut merupakan data terbaru per bulan Oktober. Sebagian besar aksi PHK terjadi di Jawa Barat, dan sebagian kecil terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah berada di tangan pemerintha, Ade mengatakan data PHK akan dikonfirmasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain melaporkan data PHK, Mantan Ketua API Benny Sutrisno menuturkan pihaknya juga menyampaikan data rekrutmen pegawai. "Supaya fair," kata dia. Benny menilai selama ini pemimpin belum pernah diukur dari pencapaian penciptaan lapangan kerja setiap tahun.

Tak hanya soal PHK, API juga menyampaikan target ekspor tetap bertahan US$ 13 miliar. Agar target ekspor tahun depan lebih besar dari tahun ini, API meminta dukungan pemerintah terhadap sektor industri baik berasal dari lembaga keuangan maupun kebijakan moneternya.

ALI HIDAYAT