Gara-gara KA Cepat, Hubungan RI-Jepang Bakal Memburuk?

Reporter

Sabtu, 3 Oktober 2015 05:49 WIB

Pengunjung melihat replika kereta api kecepatan tinggi yang dipamerkan oleh Perusahaan China Railway Corporation di Jakarta, 13 Agustus 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan proyek kereta api cepat berpotensi memperburuk hubungan Indonesia-Jepang. Ini setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menetapkan secara sepihak Cina sebagai pemenang tender untuk menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Keputusan Menteri Rini keluar setelah tiga bank BUMN mendapat utang baru senilai US$ 3 miliar dari Bank Pembangunan Cina (China Development Bank-CBD).

"Tidak ada ruang beauty contest yang baik dan terbuka, tiba-tiba Rini menetapkan Cina sebagai pemenang," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Oktober 2015.

Menurut Ferdinand, apa yang dilakukan oleh Rini memiliki dampak yang tidak ringan bagi masa depan investasi di Indonesia. Selain bisa mengancam terganggunya hubungan Indonesia dengan Jepang, hal tersebut juga berpotensi membuat ketegangan baru antara Cina dan Jepang. "Apalagi keduanya memang sejak lama kurang baik hubungannya."

Padahal, Jepang adalah negara yang sejak lama sudah berinvestasi besar di Indonesia. Sementara kereta api cepat Cina juga belum teruji setangguh kereta api cepat dari Jepang yang sudah 50 tahun lebih menggunakan teknologi canggih dengan zero accident.

"Dengan keputusannya, Rini dianggap mengabaikan begitu saja faktor keselamatan manusia hanya karena mungkin punya ekspektasi tertentu dalam proyek ini," ucapnya.

Pemerintah juga perlu melihat urgensi dari proyek ini. Terlebih dalam kondisi ekonomi global yang telah mengalami perlambatan. "Kami sarankan agar Presiden Jokowi mengambil langkah bijak dengan membatalkan proyek ini untuk sementara dan melakukan tender ulang bagi investor yang berminat di proyek ini," ujar Ferdinand.

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN menunjukkan keberpihakannya pada pemerintah Cina dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ditambah lagi dengan dukungannya atas perjanjian utang tiga Bank BUMN kepada Cina. Rini juga kurang transparan pada publik atas alasan dari segala tindakannya.

INGE KLARA SAFITRI


Berita terkait

Proyek Bali Maritim Tourism Hub Ditargetkan Rampung September 2024

7 hari lalu

Proyek Bali Maritim Tourism Hub Ditargetkan Rampung September 2024

Proyek strategis nasional di Pelabuhan Benoa, Bali Maritim Tourism Hub atau BMTH ditargetkan rampung September 2024

Baca Selengkapnya

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

23 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

24 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

40 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

40 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

42 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

43 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

49 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

58 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

10 Maret 2024

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya