TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana meminta pemerintah mempercepat pembangunan sejumlah ruas jalan tol di Jabodetabek sampai 2019 demi mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Beban terberat ruas tol di Jakarta saat ini ada di Jalan Lingkar Luar Jakarta. Karena itu, pembangunan jaringan jalan tol yang baru harus bisa segera diselesaikan. Setidaknya harus selesai pada 2019 sehingga bisa mengurangi kemacetan,” katanya di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2015.

Ia menyebutkan adapun ruas jaringan jalan tol yang masih terhambat pembebasan lahan adalah Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (18,86 persen), ruas Kunciran-Serpong (27,65 persen), Serpong-Cinere (persiapan pengadaan tanah), Cimanggis-Cibitung (0,3 persen), Cibitung-Cilincing (10,56 persen), Depok-Antasari (26,42 persen), Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (29,19 persen), dan Cinere-Jagorawi (63,71 persen).

"Jaringan jalan tol yang terintegrasi di Jakarta ini sangat membantu mengurai kemacetan. Sayangnya, masih terhambat masalah tanah. Kami berharap operator bisa membuat terobosan-terobosan agar pembebasan lahan bisa segera tuntas dan jalan tol Jabodetabek ini bisa terhubung pada akhir 2019,” katanya.

Komisi V DPR meninjau sejumlah ruas tol di Jabodetabek, seperti akses menuju Tanjung Priok, yang dibiayai APBN melalui pinjaman, yakni dari pinjaman JICA sebesar Rp 4,5 triliun dan anggaran konstruksi Rp 3,5 triliun.

Proyek ini semula ditargetkan rampung pada akhir 2015, tapi dipastikan tidak tercapai. Perjanjian pinjaman tahap I dilakukan pada 31 Maret 2005 dengan nilai Rp 2,236 triliun, sedangkan untuk tahap II dilakukan pada 29 Maret 2006 dengan nilai Rp 2,263 triliun.

ANTARA