TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen melakukan percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan proyek Kereta Api Trans Sulawesi tahap I rute Makassar-Parepare.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengatakan pihaknya telah menjalin koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah setempat untuk membantu percepatan proses pembebasan lahan.

"Kami mengimbau pemerintah kabupaten/kota setempat untuk bisa membantu percepatan proses pembebasan lahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Agus ditulis Kamis (24 September 2015).

Selain menugaskan pemkab/pemkot untuk melakukan sosialisasi, imbuhnya, pemprov juga secara aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membahas persoalan mengenai pengadaan lahan.

Dia menuturkan, pada tahap awal, proses pembangunan KA rute Makassar-Parepare akan dikerjakan sepanjang 30 kilometer. Untuk membebaskan lahan, pemerintah harus memberikan dana kompensasi kepada 866 pemilik lahan dengan total luas lahan mencapai 98,7 hektare.

Akan tetapi, Agus mengungkapkan hingga saat ini masih ada sejumlah pemilik lahan yang tidak sepakat dengan besaran kompensasi yang akan diberikan.

Meskipun masih ada sejumlah lahan yang belum bebas, dia menegaskan saat ini proses pengerjaan di lapangan berupa pembantalan rel sepanjang 10 km sudah dimulai.

"Presiden Jokowi rencananya akan melakukan peninjauan langsung untuk pengerjaan 10 km rel KA Trans Sulawesi pada bulan Oktober mendatang," jelasnya.

BISNIS.COM