TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyampaikan pentingnya negara berkembang yang sedang terpukul perlambatan ekonomi global untuk menguatkan pasar domestik. Menurut dia, penguatan pasar domestik diperlukan untuk memastikan adanya stabilitas perekonomian dalam negeri.
"Dengan kondisi perekonomian yang tak mengenakkan, sangat penting bagi pasar-pasar berkembang untuk mengembangkan pasar domestik," katanya dalam konferensi internasional BI dengan International Monetary Fund (IMF) di Jakarta pada Rabu, 2 September 2015. Ia mengatakan penguatan pasar dapat memperkuat ekonomi lokal.
Penguatan ini harus didukung juga oleh kebijakan dan pengambilan tindakan yang tepat serta menjaga stabilitas. Agus mencontohkan beberapa tindakan yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas, seperti memperbaiki sistem perbankan, memperkuat kebijakan makroprudensial, dan penerapan hedging.
Pembangunan infrastruktur juga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim bisnis. Namun, Agus menilai, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan terkait dengan pembangunan dan investasi infrastruktur. "Investasi infrastruktur perlu pembiayaan jangka panjang. Bagaimana cara kita menyediakan pembiayaan itu?" ujarnya.
Dia juga mengatakan kondisi saat ini, dengan belanja pemerintah yang lemah, sumber pendapatan terbatas, serta kondisi perkonomian dunia yang tengah tak menentu, dinilai tak kondusif untuk para pengembang infrastruktur. Indonesia perlu usaha ekstra dalam hal pembiayaan pembangunan ini. Salah satu solusi yang ditawarkan, kata Agus, adalah public private partnership.
Hal serupa diungkapkan juga oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam kesempatan yang sama. Dalam pembangunan, ia merencanakan PPP sebagai sumber utama. Namun, meski sudah diimplementasikan sejak dulu, hingga kini tingkat keberhasilannya masih minim.
Untuk itu, Bambang merencanakan pembentukan Indonesia Development Bank (IDB) pada 2016, yang dilandaskan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PMI). Menurut dia, bank-bank di Indonesia saat ini lebih mudah melepas kredit konsumen ketimbang untuk pengembang.
Kesulitan pendanaan ini membuat investor enggan membangun infrastruktur. Bantuan pinjaman dana baru dapat diperoleh dari IMF atau Asian Development Bank.
Dengan adanya IDB, pengembang juga memiliki alternatif lokal dalam hal pendanaan. IDB dapat menjadi perwakilan pemerintah dan publik dengan pihak pengembang swasta.
