TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan proses tender terhadap pengadaan benih, pupuk, dan mesin pertanian sangat menghambat pertumbuhan sektor pertanian. Karena itu, Kementerian telah meminta agar proses pengadaan tersebut bisa diubah menjadi penunjukan langsung dan telah mendapat persetujuan dari Presiden.
"Misalnya mau tender pupuk, traktor, benih, harus tender tiga bulan. Itu sih keburu panen. Ini perlu perbaikan," katanya saat memberi sambutan dalam acara "Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan", yang digelar Kementerian Pertanian di lapangan Gedung Utama Kementerian Pertanian, Jakarta, 26 Agustus 2015.
Amran menjelaskan bahwa pengadaan benih, pupuk, dan traktor sebelumnya harus melalui tender berdasarkan peraturan presiden dan regulasi. Namun, menurut dia, regulasi tersebut malah menghambat pembangunan pertanian.
“Proses tender tidak mengenal kapan akan hujan, kapan akan kekeringan, dan tidak mengenal yang namanya tikus. Akibatnya, jika ada situasi darurat, akan sulit mencari penggantinya,” ucapnya.
Menteri Amran menambahkan, hambatan proses tender ini kemudian diusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk diubah menjadi pembelian secara langsung.
Usul tersebut kemudian disetujui hanya dalam tempo dua hari setelah diajukan. “Saat ini proses itu (tender) bisa bergerak cepat. Alhamdulillah hasilnya sampai hari ini, produksi padi kita terbesar sepanjang sejarah,” ujarnya.
Amran mengklaim perubahan proses tender menjadi penunjukan langsung membuat pengadaan pupuk, benih, dan alat pertanian menjadi lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Penunjukan langsung mulai dijalankan sejak terbitnya perpres pada Desember lalu.
"Hasilnya sekarang membangun infrastruktur pertanian terbesar sepanjang sejarah. Irigasi tersier fisik mencapai 1,5 juta hektare, padahal target 1 juta hektare. Kemudian alat dan mesin pertanian yang dibagi mencapai 40 ribu unit, sebelumnya hanya mampu 3.000-4.000 unit," ujarnya.
RADITYA PRADIPTA
Berita terkait
Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina
2 hari lalu
BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina
2 hari lalu
Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya
4 hari lalu
Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.
Baca SelengkapnyaLahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai
4 hari lalu
Menko Luhut mengatakan, Cina bersedia untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padinya.
Baca SelengkapnyaTerkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah
5 hari lalu
Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.
Baca SelengkapnyaWacana Sawah Padi Cina 1 Juta Hektare di Kalimantan, Guru Besar IPB: Tidak Masuk Akal
5 hari lalu
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengkritik wacana penggunaan lahan 1 juta hektare di Kalimantan untuk adaptasi sawah padi dari Cina.
Baca SelengkapnyaBulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah, Jika Diminta
5 hari lalu
Bulog mengaku siap jika diminta pemerintah menjadi off-taker gabah dari kerjasama pertanian Indonesia dan Cina
Baca SelengkapnyaKesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado
5 hari lalu
Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi
6 hari lalu
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto
6 hari lalu
Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.
Baca Selengkapnya