Rupiah Anjlok, Anggota DPR: Jangan Salahkan Eksternal

Reporter

Selasa, 25 Agustus 2015 13:49 WIB

Petugas money changer menghitung mata uang dolar. Rupiah semakin tertekan terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat, di level Rp14.060 per Dolar AS. Jakarta, 25 Agustus 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit mengkritik pemerintah yang tak bksa mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut Supit, pemerintah tak bisa terus menyalahkan kondisi eksternal. "Itu cengeng," ujar Supit di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 25 Agustus 2015.

Supit menilai bila fundamental ekonomi kuat, nilai rupiah tidak akan mudah terganggu dengan kondisi luar. Karena itu, pemerintah harus fokus memperbanyak investasi dalam negeri.

"Semua aturan yang menghalangi dunia usaha dibuang dulu. Pemerintah harus benahi ini. Usaha-usaha kecil yang sangat rentan itu juga harus diperhatikan," ujarnya.

Kemarin rupiah sempat berada di level Rp 14.096/ US$. Analis dari Eshandar Artha Mas Berjangka Tony Mariano mengatakan belum adanya sentimen positif bakal menyebabkan rupiah cenderung melemah. Hari ini ada kemungkinan rupiah bergerak pada level 14.000-14.100/US$.

Kepanikan pelaku pasar atas masa depan perekonomian Cina kian memperkuat dolar. Data manufaktur (Caixin Flash Manufacturing PMI) Cina yang melambat ke level 47,1 memancing investor untuk terus menahan dan membeli aset berdenominasi dolar.

Gubernur BI Agus Martowardjojo mengatakan pelemahan rupiah terjadi karena faktor eksternal seperti devaluasi yuan. Kondisi ini terjadi di seluruh negara yang bergantung terhadap manufaktur Cina.

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

25 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Makin Merosot, Rp 16.255 per USD

3 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Makin Merosot, Rp 16.255 per USD

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 45 poin ke level Rp 16.255 per USD dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya