Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat ini mengelola aset senilai Rp 203 triliun. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masasya mengatakan sebagian besar aset yang dimiliki pihaknya berasal dari dana kelolaan program jaminan hari tua (JHT).
"Dari total aset Rp 203 triliun itu, Rp 179 triliunnya dana program JHT. Khusus untuk JHT ini dari berbagai usaha, dan investasinya sudah menghasilkan imbal hasil senilai Rp 10,8 triliun," ucapnya saat berkunjung ke Pekanbaru, akhir pekan lalu.
Elvyn berujar, setelah memiliki tiga program unggulan yang telah berjalan sejak masih menggunakan nama PT Jamsostek (Persero), pihaknya kini meluncurkan program baru, yaitu jaminan pensiun.
Program yang berlaku sejak 1 Juli 2015 ini memberikan perlindungan dan jaminan pendapatan berkala bagi tenaga kerja saat telah memasuki usia pensiun atau tidak produktif.
Menurut dia, program ini menjadi dambaan bagi setiap pekerja, karena sebelumnya program jaminan pensiun identik dengan pegawai negeri sipil.
"Dulu yang menjadi pegawai negeri sipil itu menjadi primadona dan mudah dapat jodoh karena punya jaminan pensiun. Sekarang kami berusaha supaya semua tenaga kerja memiliki jaminan pensiun tersebut," tuturnya.
Adapun saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 121 kantor cabang utama, 153 cabang perintis, 11 kantor wilayah, 1.102 outlet resmi, dan 10 ribu outlet kemitraan.
