Kiri-kanan: Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berbincang usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo merombak susunan tim ekonomi dalam Kabinet Kerja mendapat respons positif dari berbagai kalangan.
Menurut Kepala Riset Millenium Danatama Sekuritas Probo Sujono, reshuffle tim ekonomi yang dilakukan Presiden Jokowi memenuhi harapan bakal terjadinya perbaikan kondisi perekonomian. “Reshuffle sesuai dengan ekspektasi banyak pihak,” kata Probo
Terutama, Probo melanjutkan, posisi Menteri Koordinator Perekonomian yang sekarang dijabat Darmin Nasution. Kuatnya rekam jejak Darmin sebagai pejabat ekonomi di dalam pemerintahan membuat pasar yakin Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri. “Kapabilitas Darmin jadi modal kepercayaan pasar,” ujar Probo.
Meski demikian, menurut Probo, investor tetap menunggu kinerja tim ekonomi dalam jangka pendek. Jika tak ada yang dapat dilakukan tim ekonomi baru untuk meredam ketidakpastian pasar dalam waktu dekat, besar kemungkinan gonjang-ganjing pasar modal dan pasar uang bakal semakin parah. “Meskipun optimistis, ujungnya tetap kinerja,” tutur Probo.
Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Myrdal Gunarto, juga menilai nama-nama menteri pada tim ekonomi cukup sesuai dengan ekspektasi investor. Walaupun belum sempurna memenuhi harapan investor, perubahan nama pada posisi-posisi strategis tersebut cukup mampu membangun keyakinan perbaikan ekonomi Indonesia.
“Rizal Ramli dan Darmin Nasution punya pengalaman di pemerintahan, sementara Thomas Lembong terbukti sukses di swasta,” ucap Myrdal.
Myrdal pun menyoroti posisi Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian. Menurut dia, dengan latar belakang Darmin pada bidang fiskal moneter, koordinasi dan sinergi bauran kedua kebijakan tersebut untuk mendorong perbaikan fundamental perekonomian bakal lebih efektif.
“Pernah menjadi Dirjen Pajak dan Gubernur BI, Darmin amat berpeluang menjembatani dua kebijakan yang kadang tidak klop,” ujar Myrdal.
Dia pun berharap sinergi kelembagaan di bawah kendali Menko Perekonomian menjadi hal pertama yang harus menjadi fokus Darmin. Pasalnya, kunci untuk mempercepat program realisasi infrastruktur yang menjadi andalan Presiden Jokowi dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi sering terkendala pada hal tersebut.
“Misalnya, mempercepat keluarnya payung hukum realisasi infrastruktur di kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian,” tuturnya.
