TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengelola Jaminan Sosial untuk melakukan dialog dengan Majelis Ulama Indonesia. Dialog diadakan terkait dengan fatwa haram yang dikeluarkan instansi tersebut.
MUI mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtima soal sistem BPJS. MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih.
"(Dialog) akan mencari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI akan disampaikan dan dipelajari apakah memang harus ada modifikasi atau memang sudah cukup sistem itu," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara, Jumat, 31 Juli 2015.
Menurut Andi, Menteri Kesehatan telah berdialog dengan Kepala BPJS. Kemudian, kata Andi, dialog keduanya dengan MUI dilakukan pekan depan sesuai dengan permintaan lembaga pimpinan Din Syamsuddin tersebut. "Setelah muktamar NU dan Muhammadiyah, kita menunggu hasil dialog, kemudian Menkes dan Kepala BPJS akan melapor ke Presiden," kata dia.
Sebelumnya, menurut Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok, ada tiga alasan yang mendorong keluarnya keputusan tersebut, antara lain ketidakjelasan status iuran atau premi BPJS. (Lihat Video MUI Bantah Keluarkan Fatwa Haram BPJS, Tapi...)
Sebab, kata Jaih, dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan gharar atau penipuan.
Kedua, menurut Jaih, iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya. "Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta?" kata dia.
Berikutnya, MUI mempertanyakan investasi iuran peserta yang dikelola BPJS. MUI khawatir BPJS mengelola iuran tersebut dengan deposito, saham, dan cara lain di bank non-syariah.
TIKA PRIMANDARI | PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang
36 menit lalu
Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi
Baca SelengkapnyaRespons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo
52 menit lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP
1 jam lalu
Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.
Baca SelengkapnyaKata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan
2 jam lalu
Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN
4 jam lalu
Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak
4 jam lalu
Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi
5 jam lalu
Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.
Baca SelengkapnyaBahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol
5 jam lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
8 jam lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung
10 jam lalu
Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.
Baca Selengkapnya