TEMPO Interaktif, Jakarta:Dana Moneter Internasional (IMF) akan kembali mengucurkan dana pinjaman ke pemerintah Indonesia akhir Maret ini. Waktu persisnya saya belum tahu, kata Menteri Keuangan Boediono usai mebuka sebuah seminar di Jakarta, Kamis (20/3). Dana sebesar US$ 450 juta itu akan segera dicairkan setelah catatan tambahan mengenai kebijakan ekonomi pemerintahan Indonesia selesai dibahas Dewan Direktur IMF di Washington. Catatan itu sendiri telah dikirim pemerintah melalui Menteri Kordinator Perekonomian bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dua hari lalu (Selasa, 18/3). Isinya penjelasan dan komitmen pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pelaksanaan program yang telah disepakati bersama dalam letter of intent. Pemerintah menjanjikan akan terus melanjutkan program reformasi ekonomi dan hukum. Salah satu yang digarisbawahi adalah proses privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama di bidang perbankan. Komitmen itu sesungguhnya agak bertetntangan dengan pernyataan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Mahmudin Yasin, Rabu (19/3). Dalam konteks merebaknya krisis di Timur Tengah dan kemungkinan serangan Amerika Serikat ke Irak, Yasin mengatakan, proses privatisasi harus ditunda. Lupakanlah privatisasi. Dalam kondisi seperti ini investor lebih suka menyimpan uangnya di bawah bantal, ujarnya. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Bordiono mengatakan, target penerimaan negara dari privatisasi bisa jadi tidak terganggu. Waktunya mungkin saja bergeser, akan tetapi target APBN berlaku selama satu tahun. Sedangkan krisis ini diharapkan tidak berlangsung terlalu lama. Oleh karena itu, target penerimaan RP 6,5 triliun masih mungkin ditutup dengan adanya windfall profit dari meningkatnya harga minyak mentah di pasaran dunia. Namun demikian, Boediono mengingatkan, keuntungan dari ekspor minyak itu tidak boleh terlalu diharapkan. Sebab pengalaman Perang Teluk 1991 silam, windfall profit hanya terjadi beberapa bulan, setelah itu harga minyak dunia malah jatuh. Bahkan katanya, mungkin saja sampai di bawah harga yang sudah ditetapkan dalam APBN sebesar US$ 22 per barel. Direktur Jenderal Anggaran Ansari Ritonga, dalam kesempatan yang sama, menambahkan bahwa keuntungan ekspor minyak dan gas tidak sepenuhnya masuk dalam penerimaan APBN. Dia mencontohkan, porsi pembagian untuk daerah otonom seperti Aceh dan Papua, jauh lebih besar dibanding yang masuk ke rekening pemerintah pusat. Meskipun ada windfall profit, tetapi bagi APBN tidak sebesar yang dibayangkan orang, ujarnya. (Y. Tomi Aryanto Tempo News Room)