TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebutkan jadwal pencairan dana talangan korban lumpur Lapindo, Jawa Timur, pada Jumat mendatang, 10 Juli 2015.

Pada hari itu, kata dia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan melakukan penandatanganan pencairan pembayaran dana talangan korban Lapindo di kantor Kementerian Keuangan.

"Setelah ditandatangani, tinggal bayar. Setelah ditandatangani, saya bawa ke Surabaya," katanya saat ditemui di kompleks kantor Presiden, Rabu, 8 Juli 2015. Sebelumnya, Menteri Basuki menargetkan dana Lapindo cair pada 26 Juni 2015. Namun hingga kini dana tersebut belum juga turun.

Menurut Basuki, pertimbangan yang menyebabkan dana tersebut belum bisa cair hanya masalah redaksi dalam kontrak perjanjian dana talangan PT Minarak Lapindo Jaya. Dia membantah mundurnya pencairan dana tersebut karena para pejabat takut atas kriminalisasi pengguna kuasa anggaran. "Enggak ada itu, sudah clear semua. Tadi pagi saya dilaporin sudah oke, (masalah) substansial enggak ada," ujarnya.

Masalah ganti rugi korban Lapindo itu sebenarnya kewajiban Minarak. Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan Minarak Lapindo wajib membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo sebesar Rp 3,8 triliun. Namun anak perusahaan Lapindo Brantas Inc ini mengaku hanya bisa membayar Rp 3,03 triliun.

Akhirnya, pemerintah memutuskan menalangi sisanya sebesar Rp 871 miliar dan menambah Rp 46 miliar berskema utang kepada Minarak, dengan jaminan aset Lapindo senilai Rp 2,7 triliun. Jika dalam empat tahun Minarak Lapindo tidak mampu melunasi dana talangan, asetnya akan disita pemerintah.

ALI HIDAYAT