TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2002 walaupun putusan sela PTUN telah dicabut. Wakil Ketua Umum Apindo, Djimanto, melalui saluran telpon di Jakarta, Kamis (10/1) petang, mengatakan, ”Kami tetap menggugat keputusan itu ditarik.” PTUN telah mencabut putusan sela Desember silam mengenai penundaan pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk wilayah DKI Jakarta. Karena itu, semua perusahaan di Jakarta, mulai Januari 2002, wajib membayar upah pekerjanya minimal Rp 591.266. Djimanto mengatakan Apindo berencana melakukan pertemuan dengan para pengusaha untuk membahas persoalan ini. Selain itu, Apindo melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR RI yang diharapkan bisa menjadi mediator.”Dengan gubernur belum ada rencana ketemu,” ucap dia. Djimanto mempersilahkan perusahan-perusahaan yang mampu untuk membayar upah karyawannya sesuai UMP 2002. ”Kalau mampu silahkan,” katanya. Sementara itu, perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai UMP kemungkinan akan melakukan tiga alternatif, yaitu efisiensi, relokasi dan menutup perusahaannya. “Kalau terpaksa akan ada PHK,” ungkap dia. Namun, lanjut Djimanto, Apindo tetap berusaha agar perusahaan tidak menutup kegiatan operasionalnya. Maka untuk jangka menengah, Apindo meminta pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan UMP di lapangan. ”UMP harus taat azas, kepentingan pengusaha juga harus diakomodasi,” papar Djimanto. Selain itu, perlu dilakukan survei yang akurat dan komprehensif mengenai kemampuan perusahaan. Bila ternyata UMP bisa mengancam kelangsungan perusahaan, kata dia, maka sebaiknya UMP ditinjau kembali. Dia menjelaskan pada 31 Oktober 2001, Gubernur DKI Jakatra Soetiyoso menetapkan keputusan UMP 2002 DKI sebesar Rp 591.262. Sementara, pada 2001 UMP DKI Jakarta sebesar Rp 426.220. Berarti, kata Djimanto, kenaikan yang terjadi lebih dari 38 persen. Karenanya Apindo mengajukan usul UMP 2002 sebesar Rp 490.000, yaitu 15 persen lebih tinggi dari UMP 2001. Pada dasarnya, lanjut Djimanto, Apindo menyetujui kenaikan UMP namun harus tetap logis. Demi kelangsungan usaha dan perluasan lapangan kerja maka Apindo meminta UMP tidak melebihi Rp 490.000. (Hilman Hilmansyah-Tempo News Room)