TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyatakan akan ada 38 proyek infrastruktur yang dibangun melalui skema kerja sama pemerintah swasta (KPS). Hal tersebut sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 82/M.PPN/HK/05/2015 tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur 2015.
"Ada enam proyek yang sudah bisa dilelang," ujar Andrinof, di kantornya, Senin, 29 Juni 2015.
Andrinof menambahkan, selain pembiayaan 38 proyek oleh swasta yang dikenal dengan pritave-public partnership, proyek investasi lainnya juga akan didanai oleh pemerintah. Pemerintah akan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dan pinjaman atau hibah luar negeri seperti yang terangkum dalam "Blue Book".
Menurut Andrinof, 38 proyek yang akan digarap swasta itu tersebut terbagi dalam berbagai kategori. Enam proyek dikategorikan proyek KPS yang siap ditawarkan, delapan proyek KPS prospektif dan 24 proyek KPS potensial.
Enam proyek yang siap ditawarkan adalah pembangunan kereta api barang dan penumpang Bandara Internasional Soekarno Hatta-Halim; light rail transit (LRT) Bandung di Jawa Barat; kereta api barang dan penumpang Tanjung Enim-Tanjung Api-api, Sumatera Selatan; proyek Air Minum Kota Semarang Barat; Air Minum Pondok Gede, Bekasi; dan Air Minum Kota Pekanbaru, Riau.
Adapun delapan proyek KPS yang prospektif adalah proyek terminal terpadu kereta api Gedebage, Bandung; monorel, Sumatera Selatan; jalan tol Manado-Bitung; jalan tol akses Tanjung Priok; jalan tol Balikpapan-Samarinda; jalan tol Cileunyi-Sumedang, Dawuan; jalan tol Pandaan-Malang; pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Karama, Sulawesi Barat. “Sisanya 24 proyek potensial, seperti pelabuhan hub Kuala Tanjung dan bandara internasional Kulon Progo,” kata Andrinof.
