Tarif Listrik Naik 5 Persen, Penghematan Rp 4,01 Triliun  

Reporter

Kamis, 25 Juni 2015 10:39 WIB

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) menyimak pertanyaan angota Komisi VII DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, 9 Juni 2015. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan tarif listrik sebesar 5 persen per tiga bulan diperkirakan menghemat subsidi hingga Rp 4,01 triliun.

"Penghematan subsidi listrik dapat tercapai jika tarif tenaga listrik dinaikkan sebesar 5 persen per triwulan pada 2016," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2015.

Kenaikan tarif tersebut dikenakan untuk semua golongan, kecuali pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA, dengan pemakaian listrik di bawah atau sama dengan 60 kWh.

Sudirman mengatakan sebaiknya subsidi yang diberikan pemerintah tidak lagi dalam bentuk produk, melainkan subsidi langsung sehingga tepat sasaran. "Saat ini pelanggan listrik ada 46 juta rumah tangga dan 15 juta rumah tangga di antaranya memiliki tingkat konsumsi di bawah 60 kWh," kata Sudirman.

Dia juga memaparkan target 10 besar penerima subsidi listrik yang akan dimasukkan dalam rancangan APBN 2016. Pelanggan yang menggunakan daya listrik 450 VA memperoleh total subsidi Rp 28,05 triliun dan daya 900 VA mendapat subsidi Rp 31,35 triliun.

Subsidi yang diterima oleh pelanggan kedua golongan tersebut mencapai Rp 59,40 triliun atau sama dengan 89,2 persen dari total subsidi.

Namun DPR menolak rencana subsidi itu karena masyarakat dianggap belum siap menerima kenaikan tarif. "Kami mempertimbangkan keadaan ekonomi saat ini sedang tidak begitu baik, maka komisi VII tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik," kata pemimpin rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM Tamsil Linrung.

Pemerintah menerima penolakan tersebut.

DPR RI sepakat subsidi listrik 2016 sebanyak Rp 67-71 triliun. Angka tersebut lebih besar dari rekomendasi pemerintah, yaitu sebesar Rp 60,14-63, 81 triliun.

ANTARA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya