TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan draft Peraturan Presiden untuk Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Bekasi akan diajukan ke Presiden Joko Widodo Senin pekan depan. Ia mengatakan tak ada lagi kendala dalam pembangunan LRT ini, perpres dibutuhkan untuk penunjukkan langsung PT Adhi Karya Tbk.
Pengajuan perpres dilakukan Senin karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meminta waktu untuk melakukan peninjauan satu kali lagi. Jalur LRT yang akan dibangun, kata dia, meliputi Bogor-Cawang, kemudian Cawang-Dukuh Atas, Bekasi-Cawang-Dukuh Atas.
“Kami beri waktu 2 hari ke DKI yakni Kamis dan Jumat untuk mereview draft tersebut,” kata Sofyan di kantornya, Rabu, 3 Juni 2015.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan finalisasi dengan DKI Jakarta berhubungan dengan stasiun-stasiun LRT. Finalisasi tersebut mengenai ruang yang perlu dipakai di stasiun. “Mungkin akan ada jalur hijau DKI yang kami ubah sedikit,” kata dia.
Namun yang paling penting dalam peraturan presiden yang akan diajukan Senin adalah bahwa semua pihak telah setuju atas dibangunnya LRT. “Kalau semua lancar, Agustus akan ground breaking,” kata Rini.
Rini mengatakan tarif LRT masih tahap finalisasi. Perhitungan terakhir merencanakan tarif Rp 1.000 per kilometer. Pemerintah rencananya tak akan memberi subsidi untuk tarif LRT ini.
Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan pihaknya akan segera melakukan right issue (penerbitan saham baru) bulan depan sebesar Rp 3 triliun untuk pembiayaan pembangunan LRT ini. Setelah itu, ia akan segera mengajukan pinjaman sebesar Rp 7 triliun.
Ia mengatakan pinjaman akan diajukan ke bank BUMN. Menurut Kiswo, ia tak akan mengeluarkan obligasi untuk pembiayaan ini. Total investasi untuk jalur yang dibangun pertama yakni Cibubur-Bekasi adalah sebesar Rp 10 triliun. “Ini pinjaman biasa, Mandiri Cs saja kan lebih murah,” kata dia.
Peraturan presiden yang akan diajukan Senin, kata dia akan menjadi payung hukum untuk pengerjaan LRT. “Kami minta payung hukum untuk penunjukkan langsung, kalau itu sudah ada maka bisa langsung eksekusi,” kata dia.
Kiswo mengatakan LRT akan dibangun melayang dengan menggunakan jalur pinggir tol. Hal ini, kata dia, sudah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono. “Kalau DKI tak menyediakan lahan untuk depo ya cari yang lain,” kata dia.
