Ilustrasi Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan akan segera mengeluarkan aturan untuk melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui revisi ketentuan GWM-LDR, ketentuan LTV untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
"Minggu pertama Juni kita bisa keluarkan aturan ini," kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Menurut Halim, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, namun juga tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian.
"Bank Indonesia segera merevisi ketentuan GWM-LDR dan berkoordinasi dengan OJK melakukan revisi ketentuan LTV untuk KPR, serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk KKB," ujar Halim.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 melambat, namun diperkirakan akan membaik pada triwulan-triwulan mendatang. Pertumbuhan pada triwulan I 2015 tercatat sebesar 4,7 persen (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5 persen (yoy).
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan perlambatan ekonomi tersebut terutama didorong lemahnya kinerja beberapa komponen permintaan domestik terutama konsumsi pemerintah dan investasi pada sektor bangunan.
Selain itu, belum terealisirnya belanja pada beberapa kementerian dan lembaga yang baru serta masih terbatasnya belanja modal terkait dengan implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah mengakibatkan lemahnya kinerja konsumsi pemerintah dan investasi bangunan.
Secara spasial, perlambatan ekonomi pada triwulan I 2015 terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah Jawa dan Jakarta, yang mengandalkan sektor manufaktur, maupun wilayah Sumatera dan Kalimantan, daerah penghasil komoditas sumber daya alam.
"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik terutama pada semester II-2015, didukung oleh meningkatnya konsumsi dan investasi sejalan dengan meningkatnya realisasi pengeluaran fiskal oleh pemerintah serta meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan," ujar Agus.
