Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dilebur, Ini Alasannya

Reporter

Jumat, 8 Mei 2015 14:05 WIB

Bappenas/Menteri PPN Andrinof Chaniago TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional kini hanya mempunyai delapan deputi dari sebelumnya berjumlah sembilan. Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan satu deputi yang digabung adalah bidang Sarana dan Prasarana. "Tidak dihapus, hanya digabung ke deputi yang lain untuk direktoratnya," kata Andrinof di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2015.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana bertugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana. Deputi ini membawahi lima sektor direktorat. Mereka mencakup Direktorat Pengairan dan Irigasi, Direktorat Transportasi, Direktorat Pemukiman dan Perumahan, Direktorat Energi, Listrik, Telekomunikasi dan Informatika, serta Direktorat Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.

Menurut Andrinof, kelima direktorat ini akan digabung atau dipindahkan ke tempat lain. Salah satunya adalah Direktorat Pemukiman dan Perumahan yang digeser ke Deputi Regional. "Penggabungan ini untuk efisiensi dan efektivitas, tapi tidak mengurangi fungsinya," ucap dia.

Selain mengurangi satu deputi, Bappenas juga merampingkan jabatan di level eselon II. Dari semula berjumlah 50 menjadi 46 jabatan. Perampingan ini, kata Andrinof, tak akan berpengaruh terhadap kinerja Bappenas.

Andrinof menjelaskan bahwa pengurangan deputi sudah melewati kajian. Berdasarkan kajian yang melibatkan tim independen, perlu dilakukan restrukturisasi agar tidak ada tumpang tindih. Sebab itu, perubahan ini tidak akan mempengaruhi program kerja infrastruktur.

Andrinof berkata Bappenas amat terbuka dengan kritik dari berbagai pihak. Tugas utama Bappenas adalah menelurkan ide dan perencanaan pembangunan yang berkualitas. "Kalau soal target pembangunan ada di kementerian dan lembaga," katanya.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

14 jam lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

1 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

5 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

6 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

7 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

8 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

14 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

15 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

23 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

26 hari lalu

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.

Baca Selengkapnya