Produksi Minyak Mentah 2006 Diperkirakan Meningkat

Reporter

Editor

Senin, 5 September 2005 12:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Produksi minyak mentah 2006 diperkirakan meningkat menjadi 1.110.000 barel per hari dibandingkan tahun 2005 sekitar 1.075.000 barel per hari. Peningkatan ini karena adanya tambahan produksi dari lapangan minyak di dalam negeri. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), Kardaya Warnika, mengatakan rata-rata produksi minyak 2006 akan meningkat karena adanya peningkatan produksi di beberapa blok. Pada tahun 2006 akan semakin meningkat, kata Kardaya dalam rapat kerja dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Senin (5/9). Kardaya menjelaskan, kecenderungan produksi minyak sejak awal tahun 2005 meningkat. Bulan Januari 2005 produksi mencapai 1.080.000 barel per hari. Memasuki bulan Juni mengalami penurunan hingga 1.049.000 barel per hari. Bulan-bulan selanjutnya cenderung naik hingga Agustus ini mencapai 1.077.000 barel per hari. Peningkatan tersebut akibat tambahan produksi dari lapangan milik Pertamina dan Unocal, ujarnya. Menurutnya, bulan Desember 2005 akan terjadi penurunan produksi akibat musim hujan. Datangnya hujan membuat kesulitan di lapangan memproduksi minyak. Sedangkan memasuki tahun 2006, diperkirakan ada peningkatan produksi dari lapangan Ojong, Madura, milik Santos, sehingga produksi bisa mencapai 1.089.000 barel per hari. Memasuki bulan Maret, ada tambahan dari lapangan baru seperti lapangan Intan milik CNOOC, lapangan Risma milik Conooco Philips. Akhir Desember 2006, perkiraan Kardaya, produksi minyak mentah bisa mencapai 1.115.000. Sehingga perkiraan rata-rata produksi minyak 2006 mencapai 1.110.000 barel, kata dia. muhamad fasabeni

Berita terkait

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

3 Oktober 2017

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

19 Februari 2017

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Baca Selengkapnya

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

18 Januari 2017

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

22 November 2016

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.

Baca Selengkapnya

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

29 Agustus 2016

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

20 Agustus 2016

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.

Baca Selengkapnya

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

3 Agustus 2016

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan

Baca Selengkapnya

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

13 Januari 2016

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata

Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16

Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

10 Juli 2015

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas

22 Mei 2015

Faisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas

SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.

Baca Selengkapnya