Gaet Cina, Indonesia Jangan Hanya Jadi Pasar

Reporter

Editor

Sabtu, 25 April 2015 06:40 WIB

Sejumlah peserta Parade Asia Afrika menari di depan Gedung Merdeka pada Parade Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, 25 April 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Institute for Economics and Development, Enny Sri Hartati meminta pemerintah menyusun roadmap untuk realisasi perdagangan bilateral dengan Cina. Sebab, berkaca pada perdagangan yang terjadi dengan negara Eropa, Jepang, maupun Amerika Serikat, Indonesia kerap hanya menjadi pasar.

"Itu terjadi karena saat perumusan kerjasama, kita tidak tahu apa yang harus kita ajukan," kata Enny saat dihubungi Tempo pada Jumat, 24 April 2015.

Roadmap ini, kata Enny, bisa dimulai dari sisi pemetaan industri yang potensial ekspor di Indonesia. Lalu, peta itu menjadi dasar argumen untuk menyusun kerja sama perdagangan.

Enny mencontohkan kerjasama dengan Jepang untuk industri otomotif, di mana Indonesia tidak mendapat hak untuk mengembangkan desain industri mobil sendiri. Saat itu, Indonesia tidak mempunyai visi yang jelas seputar industri otomotif nasional di masa depan.

Cina juga dianggap hanya memanfaatkan Indonesia hanya sebagai pasar. Bahkan pada beberapa kasus, di wilayah perdagangan bebas di Batam, barang-barang dari Cina, seperti baja atau tekstil, kerap masuk secara ilegal.

Alasan kebutuhan Indonesia terhadap dana Cina tidak bisa menjadi pembenaran bagi eksploitasi pasar di Tanah Air. "Pada perdagangan internasional, jelas-jelas asasnya sama rata, mutualisme, non intervensi dan non eksploitasi," kata Enny.

ROBBY IRFANY

Berita terkait

Korea Utara Kirim Utusan ke Iran, Apa yang Dibahas?

11 hari lalu

Korea Utara Kirim Utusan ke Iran, Apa yang Dibahas?

Korea Utara mengirim delegasi ke Iran utnuk pertama kalinya sejak 2019. Selain ekonomi, keduanya diperkirakan akan menjalin kerja sama militer.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

13 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

14 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

45 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

45 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

46 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

46 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

46 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

59 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

6 Maret 2024

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya