TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Institute for Economics and Development, Enny Sri Hartati meminta pemerintah menyusun roadmap untuk realisasi perdagangan bilateral dengan Cina. Sebab, berkaca pada perdagangan yang terjadi dengan negara Eropa, Jepang, maupun Amerika Serikat, Indonesia kerap hanya menjadi pasar.
"Itu terjadi karena saat perumusan kerjasama, kita tidak tahu apa yang harus kita ajukan," kata Enny saat dihubungi Tempo pada Jumat, 24 April 2015.
Roadmap ini, kata Enny, bisa dimulai dari sisi pemetaan industri yang potensial ekspor di Indonesia. Lalu, peta itu menjadi dasar argumen untuk menyusun kerja sama perdagangan.
Enny mencontohkan kerjasama dengan Jepang untuk industri otomotif, di mana Indonesia tidak mendapat hak untuk mengembangkan desain industri mobil sendiri. Saat itu, Indonesia tidak mempunyai visi yang jelas seputar industri otomotif nasional di masa depan.
Cina juga dianggap hanya memanfaatkan Indonesia hanya sebagai pasar. Bahkan pada beberapa kasus, di wilayah perdagangan bebas di Batam, barang-barang dari Cina, seperti baja atau tekstil, kerap masuk secara ilegal.
Alasan kebutuhan Indonesia terhadap dana Cina tidak bisa menjadi pembenaran bagi eksploitasi pasar di Tanah Air. "Pada perdagangan internasional, jelas-jelas asasnya sama rata, mutualisme, non intervensi dan non eksploitasi," kata Enny.
ROBBY IRFANY
Berita terkait
Korea Utara Kirim Utusan ke Iran, Apa yang Dibahas?
11 hari lalu
Korea Utara mengirim delegasi ke Iran utnuk pertama kalinya sejak 2019. Selain ekonomi, keduanya diperkirakan akan menjalin kerja sama militer.
Baca SelengkapnyaEkonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
13 hari lalu
Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif
14 hari lalu
Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.
Baca SelengkapnyaEkonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
45 hari lalu
Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaImbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun
45 hari lalu
Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca SelengkapnyaTarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara
46 hari lalu
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaIndef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok
46 hari lalu
Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.
Baca SelengkapnyaPPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi
46 hari lalu
Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.
Baca SelengkapnyaEkonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man
59 hari lalu
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar
6 Maret 2024
Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya