TEMPO.CO , Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) belum memutuskan nasib perizinan PT Pusaka Benjina Resource. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan BPKM, Azhar Lubis, mengatakan instansinya baru meminta surat perizinan Benjina untuk diklarifikasi.
"Karena tidak punya unsur pengawasan di lapangan, kapal, dan aparat, kami minta data-data serta bukti," kata Azhar ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 22 April 2015.
Data-data tersebut, menurut Azhar, akan dicocokkan dengan keterangan yang disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut izin usaha Benjina ilegal. "Ilegal seperti apa, ini yang kami minta data-datanya," katanya.
Akbar menambahkan, BKPM juga belum menentukan kapan akan mengumumkan hasil klarifikasi data Benjina. Semuanya, tergantung dari banyaknya data yang diserahkan. "Kalau banyak kan perlu waktu yang panjang. Berkas ini relevan atau tidak." (Baca: Polisi Sebut Perbudakan Benjina Libatkan Tiga Negara)
Rabu sore, BKPM mengumpulkan semua pemangku kepentingan penanaman modal asing Benjina, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarif Widjaja mengatakan, "Kita lihat bersama keputusan BKPM untuk mencabut SIUP Benjina. Kalau itu terjadi, keseluruhan aktivitas Benjina akan dihentikan," ucap dia.
Sementara dalam perkembangan terakhir penanganan ABK non Thailand yang diduga korban perbudakan Benjina, sampai 11 April 2015, tercatat ada 47 warga Myanmar, 30 warga Kamboja, dan 8 warga Laos yang menjadi korban perdagangan manusia. Satu warga dari Kamboja bukan sebagai korban perdagangan manusia. Adapun sebanyak 234 warga Myanmar dan 27 warga Kamboja belum diverifikasi statusnya oleh International Organization for Migration.
SINGGIH SOARES | KHAIRUL ANAM
Baca Juga:
Ini Daftar 'Dosa' Pusaka Benjina
Susi Tunggu Hasil Visum Oce, Saksi Kunci Lain Dilindungi
Berita terkait
Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?
30 hari lalu
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.
Baca SelengkapnyaDeputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi
35 hari lalu
Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.
Baca SelengkapnyaBKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage
36 hari lalu
Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang
58 hari lalu
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM
22 Februari 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan
31 Januari 2024
SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.
Baca SelengkapnyaBahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong
31 Januari 2024
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.
Baca SelengkapnyaLuhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi
28 Januari 2024
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.
Baca SelengkapnyaBahlil Singgung Tom Lembong Soal Lulusan Harvard, Berikut Profil Pendidikan Keduanya
26 Januari 2024
Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia sebut kinerja Tom Lembong di Kementerian Investasi yang merupakan lulusan Harvard. Ini pendidikan mereka.
Baca SelengkapnyaBahlil Bandingkan Kinerjanya dengan Tom Lembong yang Lulusan Harvard: Tidak Mesti Pintar Bikin Pidato..
24 Januari 2024
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membandingkan kinerjanya di Kementerian Investasi dengan Tom Lembong.
Baca Selengkapnya