TEMPO.CO, Jakarta - Dubes Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, yakin para investor Jepang mempunyai minat besar terhadap kesempatan investasi dalam surat utang seperti Samurai Bond. Alasannya kesempatan investasi di dalam negeri Jepang dinilai telah mentok.
"Mereka bikin gedung apa? Sudah penuh gedung tinggi semua. Jadi harus investasi di luar negeri," kata Yusron saat ditemui di kantor presiden, Rabu, 8 April 2015.
Seperti diketahui, RI berencana menerbitkan obligasi berdenominasi yen Jepang (Samurai Bond) pada semester ini.
Yusron menambahkan, logika pengusaha jepang adalah logika investasi. Investor Jepang, harus berinvestasi di luar negeri karena rendahnya suku bunga bank di Jepang yakni sebesar 0,01 persen. "Jadi Anda simpan duit 1 juta yen di bank Jepang, bunganya untuk beli satu teh botol enggak bisa."
Yusron menilai dengan kondisi ekonomi jepang seperti ini, adalah peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Investor Jepang tertarik menanamkan modalnya di sektor infrastruktur, kelistrikan, dan transportasi.
Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan pemerintah Indonesia terakhir kali menerbitkan Samurai Bond pada 2012. "Pertimbangannya adalah likuiditas di Jepang serta tingginya kepercayaan diri investor di sana," kata Bambang.
Saat ditanya target perolehan dana dari penerbitan samurai bond ini, Bambang tak menjelaskan secara detail. Namun, menurut Bambang, target yang dicanangkan pemerintah tahun ini lebih tinggi dari perolehan tiga tahun lalu yang mencapai US$ 600 juta.
Bambang mengatakan penerbitan obligasi ini juga bertujuan untuk mengurangi penerbitan surat utang negara dalam bentuk rupiah. "Ini salah satu cara untuk meningkatkan penerbitan dalam mata uang asing."
ALI HIDAYAT
Berita terkait
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
1 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca SelengkapnyaHarga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
6 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
7 hari lalu
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
8 hari lalu
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaEstafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
27 hari lalu
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca SelengkapnyaCIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu
35 hari lalu
CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.
Baca Selengkapnya21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
39 hari lalu
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
48 hari lalu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
51 hari lalu
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa Itu SPT Tahunan?
55 hari lalu
SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.
Baca Selengkapnya