TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) memaparkan hasil kunjungan mereka bersama rombongan Presiden Joko Widodo ke Cina. Investor dari Negeri Tirai Bambu banyak menaruh minat di sektor investasi.

"Saat ini saja sudah ada tiga yang mengajukan izin pembangunan power plant," kata Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya pada Rabu, 1 April 2014. Nilai investasi yang ditawarkan sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 78 triliun.

Selain di pusat energi, Cina melirik sektor pelabuhan, galangan, dan kawasan industri. Cina siap mengucurkan investasi US$ 24,9 miliar atau sekitar Rp 322,42 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Untuk pembangunan pelabuhan, nilai investasinya mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. Sedangkan nilai investasi untuk pembangunan kawasan industri sebesar US$ 12 miliar atau sekitar Rp 155,9 triliun. Sisanya tersebar di sektor industri lain.

Untuk pelabuhan, menurut Franky, sifatnya akan government to government (pemerintah ke pemerintah). Hal yang sama juga akan diterapkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Franky menjelaskan, proses kemitraan dengan badan usaha milik negara (BUMN) Cina baru mencapai tahap pengkajian. Ada sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk biaya yang akan dibebankan ke pengguna. "Tentu kita harapkan pengkajian bisa secepatnya," ucapnya.

Total keseluruhan minat investasi yang ditunjukkan Cina mencapai hingga US$ 63 miliar atau sekitar Rp 818,3 triliun. Namun Cina merupakan salah satu negara dengan tingkat realisasi cukup rendah, yaitu hanya 7 persen.

Direktur Promosi Sektoral BKPM Ikmal Lukman menuturkan peningkatan realisasi dari Cina menjadi pekerjaan ekstra. Nilai investasi yang demikian besar sungguh sayang kalau tak terealisasi.

"Kami akan intens menghubungi Cina. Mungkin juga membangun kantor perwakilan di Beijing," katanya.

URSULA FLORENE SONIA