TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti keluhan investor Jepang yang melakukan investasi di Indonesia. Presiden Jokowi dalam “Collective Courtesy call” serta forum bisnis dengan para pengusaha Jepang dan kepala lembaga pemerintahan negara itu di Hotel New Otani Tokyo, Selasa, mengatakan keluhan para pengusaha Jepang bisa disampaikan kepadanya atau para menteri yang turut dalam kunjungan kenegaraan di Jepang pada 22-25 Maret.

"Keluhan yang disampaikan, baik mengenai infrastruktur, pembebasan lahan, perizinan, fiskal, subsidi BBM, sudah kita tanggapi dan banyak yang kita perbaiki," kata Jokowi di Tokyo, Selasa, 24 Maret 2015.

Jokowi mengatakan pengalihan subsidi BBM sudah dilakukan di Indonesia sejak akhir tahun lalu, sehingga ruang fiskal jauh lebih baik. Selain itu, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Atap) sudah dibuka dan pembebasan lahan masih dalam proses agar lebih sederhana dan cepat. "Infrastruktur akan mulai kita perbaiki tahun ini," katanya.

Kemudahan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Jokowi mencontohkan, sebagai salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam mendorong penyelesaian suatu proyek yang mangkrak atau terbengkalai adalah proyek power plant di Batang yang terhenti selama empat tahun.

"Misalnya, pembebasan lahan proyek power plant di Batang sudah bisa diselesaikan dan moga-moga bulan depan sudah bisa dimulai," ujarnya.

Selain itu, keluhan tentang izin tinggal dari para pengusaha Jepang di Indonesia, yang mensyaratkan tenaga ahli Jepang yang akan tinggal di Indonesia harus berijazah S-1, menurut Presiden, akan diselesaikan setelah kembali dari Jepang.

Pada pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Ketua BKPM Franky Sibarani, dan Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.

"Collective Courtesy Call" itu dihadiri asosiasi bisnis dan lembaga pemerintah Jepang, yakni Japinda, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Keidanren, Kadin Jepang, Jetro, Friendship Exchange Council, dan chairman atau pimpinan dari sejumlah perusahaan besar di Jepang.

Sejumlah pengusaha yang bergabung dalam pertemuan itu di antaranya CEO Hitachi, Daihatsu Motor Corp, IHI Corp, Inpex, Itochu, J-Power, JX Nippon Oil and Energy, Marubeni, Nikkei Inc, Sumitomo Corp, Ajinomoto, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Honda, JFE Steel, J-Trust, Mitsubishi Corp, NEC, Panasonic Corp, SMBC, dan Sojitz.

Pertemuan itu merupakan rangkaian acara dalam kunjungan kenegaraan Presiden ke Jepang pada 22-25 Maret 2015.

ANTARA