TEMPO.CO, Bandung - Kementerian Pekerjaan Umum akan mengerjakan proyek infrastruktur sepanjang lima tahun mendatang mulai April 2015. Total dana proyek 2015 sebesar Rp 118 triliun meliputi bidang jalan dan jembatan, infrastruktur air, serta permukiman dan perumahan.

"Kalau ada (proyek) yang fiktif, langsung diborgol seperti narkoba langsung dipecat, tidak ada proses-proses," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Aula Barat ITB, Senin, 23 Maret 2015.

Proyek infrastruktur air, diantaranya membuat waduk baru untuk menambah air baku guna irigasi atau air minum. Selama 5 tahun, 2015-2019, pemerintah menargetkan bisa menampung 17 miliar meter kubik air dari 49 dam baru. "Itu baru 20 persen dari total kebutuhan," ujarnya.

Saat ini dari 16 waduk yang sudah ada, daya tampungnya 15 miliar meter kubik yang baru memasok 11 persen kebutuhan dari 7,3 juta hektar lahan irigasi. Sebaran 13 lokasi waduk yang dibangun 2015 tersebut diantaranya di Kupang, Wonogiri, Kudus, Aceh, Dompu, dan Tapin, Kalimantan Selatan. Pembangunan waduk baru tersebut, kata Basuki, untuk irigasi kedaulatan pangan.

Di sektor perumahan, per tahun dibangun 1 juta unit. Target ini diturunkan separuhnya karena dinilai tidak memungkinkan secara dana kapasitas dari total kebutuhan 13,5 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan infrastruktur jalan, antara lain meliputi pelebaran jalan nasional dan pembangunan jalan tol anyar. Total selama 5 tahun tersebut ditargetkan mencapai 1000 kilometer, adapun ruas jajalan nasional 2000 kilometer. Proyek jalan tol itu antara lain ruas Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung, kemudian melanjutkan proyek Trans Java Tol yang sempat terkendala di 4 ruas, yakni Pemalang-Batang-Semarang.

Hambatan proyek itu, kata Basuki, karena investor asal Australia tak sanggup dengan anggarannya. Proyek itu kini diambil alih pemerintah. "Sudah negosiasi dan tanda tangan pengambil alihan proyek ke PT Jasa Marga," kata dia.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Jalil mengatakan, pencapaian target proyek Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan hasil audit 2010-2015 berkisar 98 persen, seperti peningkatan jalan. Masalah yang ditemukan umumnya administrasi, seperti kelemahan kontrak kerja dan pelaksana tidak mampu melaksanakan sesuai kontrak. Pada pembangunan jalan tol baru, ditemukan banyak pencapaian yang tidak sesuai target.

Rencana tol Sumatra misalnya, dari Aceh sampai ke Lampung sepanjang 2.476 kilometer, baru tergarap 43 kilometer pada kurun 2009-2014. "Tidak sesuai harapan karena banyak terkendala masalah pembebasan tanah," ujar Rizal.

Ia menyarankan untuk pembebasan tanah tersebut, pemerintah membuat satuan tugas khusus dengan melibatkan sejumlah instansi. Dari hasil audit sejumlah proyek infrastruktur tersebut, BPK tidak menemukan anggaran siluman. "Tidak ada kegiatan di Pekerjaan Umum yang fiktif seperti di kementerian lain," ujarnya.

ANWAR SISWADI