Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah tengah menyusun skema kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk pembiayaan perumahan bagi pekerja nonformal yang belum termasuk dalam skema perbankan.
"Tadi keluar ide itu karena di bawah UMR itu masih ada cluster, seperti bapak-bapak sopir taksi yang gajinya tidak bankable untuk mendapatkan kredit perbankan karena tidak ada jaminannya," ujar Basuki di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis malam, 26 Februari 2015.
Menurut Basuki, besarnya kebutuhan perumahan bagi masyarakat mendorong rencana pembuatan skema itu. Dengan adanya skema ini, diharapkan semua warga yang memiliki pendapatan pasti tapi tidak masuk radar perbankan memiliki rumah hunian layak yang dibiayai pemerintah.
"Jadi kami pakai konsep KUR tapi untuk perumahan, sehingga beliau-beliau (sopir taksi, tukang bakso, dan lain-lain) bisa ikut dalam program ini," ujarnya. Basuki menambahkan, rencananya harga hunian yang akan ditawarkan Rp 120-130 juta per unit.
Basuki menambahkan, lembaganya hingga kini masih mematangkan ide itu. Bila tak ada hambatan berarti, ia berharap, skema itu sudah bisa digunakan masyarakat mulai semester kedua tahun ini. "Pokoknya kalau bisa secepatnya tahun ini," ujarnya.
