Wakil Presiden Jusuf Kalla saat wawancara dengan Tim Tempo, 29 Januari 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi membahas kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Rapat koordinasi mengenai kondisi perberasan ini sedianya digelar di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian lalu mendadak pindah ke Kantor Wapres di Merdeka Utara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan tak ada alasan khusus mengenai pemindahan lokasi rapat beras. "Pak Jusuf Kalla ingin tahu hasil rapatnya, ya sudahlah sekalian saja rapat di Istana," kata Sofyan saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin, 23 Februari 2015.
Sofyan tak menjelaskan lebih detail soal poin-poin pembahasan rapat soal beras yang dimulai sejak pukul 16.30 WIB ini. Ia menuturkan semua hal akan berkembang seiring berjalannya rapat.
Pejabat lainnya juga menolak untuk memberi penjelasan mengenai rincian rapat. Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.
Beras menjadi isu hangat belakangan setelah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding adanya permainan mafia di balik melonjaknya harga beras. Alasannya, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, Bulog sudah menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan 75 ribu ton beras kepada pengelola Pasar Cipinang, PT Food Station, dengan harga gudang Rp 6.800 per kilogram.
Seharusnya, kata Gobel, pedagang menjual kepada konsumen dengan harga Rp 7.400 per kilogram. Namun nyatanya, tidak ada pedagang yang menjual beras dengan harga segitu. Padahal, dengan menjual seharga Rp 7.400, pedagang sudah untung Rp 600 per kilogram. "Ini, kan, tidak wajar. Harga naik 30 persen. Ini ada pedagang yang main nimbun-nimbun," kata Gobel Jumat pekan lalu.
