TEMPO.CO, Jakarta -Panitia Kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 Dewan Perwakilan Rakyat sempat mempertanyakan asumsi dasar makro yang diusulkan pemerintah. Walaupun begitu, asumsi-asumsi tersebut akhirnya disepakati oleh peserta rapat.
Salah satu yang dipertanyakan adalah mengenai usulan lifting (produksi siap jual) minyak per hari. Pemerintah mengusulkan lifting minyak sebesar 825 ribu barel per hari. "Ini bertolak belakang dengan program pemerintah yang katanya kerja, kerja, kerja," Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit, di ruang rapat Badan Anggaran, Kamis, 29 Januari 2015. (Pemerintah Tetapkan Asumsi untuk RAPBN Perubahan 2015)
Dia menilai angka tersebut tak tepat. Sebab berdasarkan nota keuangan tahun lalu, lifting minyak justru dipatok lebih tinggi yaitu 900 ribu barel per hari. "Kalaupun asumsi ini nanti disepakati, harus dengan catatan keras."
Namun pemerintah yang diwakili oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Amien Sunaryadi memiliki alasan lain. Menurut dia, kondisi harga minyak dunia yang saat ini di bawah US$ 50 per barel akan membuat perusahaan pencari minyak atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengurangi produksi. Hal itu akan mempengaruhi produsi minyak. (Apa Prioritas Amien Sunaryadi di SKK Migas?)
Melalui beberapa perdebatan, akhirnya Badan Anggaran menyepakati asumsi dasar makro yang diusulkan oleh pemerintah tanpa sedikitpun perubahan. "Kami menyetujui asumsi ini juga berdasarkan rapat kerja di Komisi VII dan XI," kata pemimpin rapat, Djoko Udjianto.
Beberapa asumsi yang sudah disepakati antara antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen; inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah 12.500 per dolar Amerika Serikat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan 6,2 persen; harga minyak mentah dunia US$ 60 per barel, lifting minyak mentah 825 ribu per barel sehari, serta lifting gas 1,22 juta barel setara minyak per hari. (Korporasi Butuh Dolar, Rupiah Melemah)
FAIZ NASHRILLAH
Terpopuler
Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden
Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi
Budi Gunawan Didukung Mega? Ini Kata Wakapolri
Pengamat Forensik: Hasil Tes Christopher Janggal
Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
9 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
1 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaTurunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN
1 hari lalu
Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya