TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Sigit Priadi Pramudito sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, menggantikan Fuad Rahmany. Sigit terpilih melalui proses seleksi yang diselenggarakan Kementerian Keuangan.
Dari seluruh calon Dirjen Pajak yang diseleksi pemerintah, Sigit tercatat memiliki harta kekayaan paling tinggi. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan Sigit mencantumkan data aset pada laporan 2003, 2009, dan 2011. (Terungkap, Rekening Miliaran 5 Calon Dirjen Pajak)
Dalam periode tersebut, kekayaan Sigit melonjak secara signifikan. Pada 2003, Sigit melaporkan nilai harta Rp 5.427.848.800. Enam tahun kemudian, harta Sigit melambung menjadi Rp 13.883.449.881. Pada 2011, nilai kekayaannya kembali meningkat signifikan, kali ini mencapai Rp 21.892.611.877.
Apa saja aset yang dikuasai Sigit?
Pada LHKPN terakhir (tahun 2011), Sigit tercatat memiliki aset paling banyak berupa tanah dan bangunan. Ada 13 tanah dan bangunan yang dikuasai Sigit. Aset bernilai tertinggi berada di Jakarta Selatan, yakni tanah seluas 1.000 meter persegi dan bangunan 500 meter persegi dengan nilai Rp 4,29 miliar. Sigit juga punya tiga kendaraan, yakni Toyota Yaris, Daihatsu Xenia, dan Toyota Kijang Innova senilai total Rp 360 juta. Ada juga emas dan logam mulia Rp 390 juta. (Baca: Jokowi Pilih Calon Dirjen Pajak Pria atau Wanita?)
Dalam laporan tersebut Sigit menjelaskan bahwa tanah dan bangunan yang dia miliki berasal dari perolehan sendiri, hibah, dan warisan. Namun Sigit belum bisa dimintai konfirmasi langsung tentang hal ini.
Ditemui di gedung parlemen pada Rabu, 28 Januari 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan Sigit adalah sosok yang bersih. Sigit dinilai layak menjabat Dirjen Pajak karena sudah melalui proses penilaian seperti halnya calon lain. "Enggak dapat rapor merah, kan, kami sudah cek ke KPK dan PPATK. Sudah semua," katanya.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
48 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
