Sandera Penunggak Pajak, Berapa Biayanya?

Reporter

Selasa, 27 Januari 2015 18:58 WIB

Wajib pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tahunan 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, (30/3). ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Pajak Kementerian Keuangan menyandera (gijzeling) sembilan penunggak pajak yang terdiri atas 1 wajib pajak pribadi dan 8 penangung dari 5 wajib pajak badan (perusahaan). Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna mengatakan masih harus meneliti penunggak pajak yang masih mampu bayar.

"Kami memilih siapa yang mampu bayar. Kalau tidak mampu, buat apa, cuma ngasih makan gratis saja," ujar Dadang di kantornya, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca: Pengemplang Pajak Disandera, Siapa Saja?)

Biaya untuk menyandera para pengemplang pajak ini tidak murah. Menurut Dadang, biaya menyandera satu orang mencapai Rp 100 juta. Jika ada sembilan wajib pajak yang disandera, butuh biaya Rp 900 juta. Karena itu, tim Ditjen Pajak melacak aset mereka untuk memastikan kemampuan bayarnya. (Baca: Penunggak Pajak Rp 13,6 Miliar Tak Beritikad Baik)

Dadang juga mengaku harus memeriksa kesehatan para pengemplang pajak. "Repot membayar biaya kesehatannya kalau dia sakit," ujarnya. Menurut Dadang, jika wajib pajak yang disandera memiliki uang, biasanya mereka langsung membayar setelah tiga hari ditahan. "Karena mereka di penjara hanya dapat makan Rp 14.000 per hari."

Ditjen Pajak akan menyandera sembilan pengemplang pajak dengan total tagihan sebesar Rp 13,6 miliar. Penyanderaan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan. Adapun pada Februari 2015, rencananya, akan dilakukan penyanderaan untuk empat wajib pajak badan dengan tagihan Rp 15,5 miliar. "Rencananya, akan dilakukan gelar perkara pada pekan kedua Februari," tutur Dadang.

ANGGA SUKMAWIJAYA




Berita Lain
Kemudi QZ8501 Rusak, Ini Jawaban AirAsia
Lagi, Kecelakaan Fatal di Freeport
Terkaya di Dunia, Hartanya Baru Habis 220 Tahun
Soal BBM Kapal, DPR: Bu Susi, Kok, Kayak BP Migas?

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

10 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya