Jokowi: Bikin Izin Usaha Tinggal Pencet

Reporter

Senin, 26 Januari 2015 15:50 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum melantik tiga kepala lembaga Negara di Istana Negara, 27 November 2014. Jokowi melantik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI), Nusron Wahid, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani dan Komite Aparatur Sipil Negara (ASN), Prof Sofyan Effendi. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin, 26 Januari 2015. Dengan perangkat yang kini ada, ujar Jokowi, pelayanan dan pengurusan izin investasi bakal lebih mudah. (Baca juga: Jokowi Akan Resmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Jokowi menuturkan kini tak perlu lagi mengetahui secara rinci berapa banyak dokumen yang harus dibawa oleh investor ketika mengajukan izin investasi. "Tinggal pencet saja, mesin (alat informasi layar sentuh) yang terletak di depan," ujarnya. Menurut Jokowi, petugas juga tidak perlu menghapal seluruh prosedur pengajuan izin investasi.

Saat meresmikan PTSP Pusat, Jokowi didampingi oleh Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (Baca juga: Kepala BKPM Wajib Tiru Jokowi Jadi Salesman)

Untuk melacak proses dan berkas perizinan, kata Jokowi, investor bisa mengetahuinya melalui mesin informasi. "Silakan lihat di layar depan, disentuh layarnya, lalu cari persyaratan izinnya" kata Jokowi.

Franky Sibarani menjelaskan, untuk mengetahui seluk-beluk perizinan, investor juga bisa mendapatkan informasi melalui situs BKPM. "Masalah izin bisa dilihat melalui situs www.bkpm.co.id," ujarnya.

GANGSAR PARIKESIT





Berita Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK







Advertising
Advertising

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

14 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

18 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

21 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

23 jam lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya