Presiden Jokowi, di dampingi (Ki-Ka) Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mengumumkan turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ia mengatakan sistem ini adalah salah satu komitmennya untuk menunjang perkembangan investasi di Indonesia.
Sistem pelayanan terpadu itu diharapkan akan mengundang semakin banyak investasi. Berkembangnya investasi, menurut Jokowi, diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi tujuh persen selama tiga tahun ke depan. "Tiap tahun pertumbuhan ekonomi harus naik," kata Jokowi di kantor BKPM, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: Akses ke Lembaga Keuangan Minim, Ekonomi Terhambat)
Berkembangnya investasi di Indonesia, kata Jokowi, otomatis akan meningkatkan daya saing di dunia internasional. Selain investasi, hal lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah realisasi APBN. (Baca: Pemerintah Tetapkan Asumsi untuk RAPBN Perubahan 2015)
Jokowi mengatakan, Indonesia tak ikut mengoreksi pertumbuhan ekonomi seperti negara lain. Sebaliknya, Indonesia malah meningkatkan target pertumbuhan ekonomi dari 5,1 persen pada 2014, menjadi 5,6-5,8 persen pada tahun ini.
Hari ini, Presiden Jokowi meresmikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kantor pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Senin, 26 Januari 2015.
Peresmian sudah direncanakan oleh pemerintah sejak pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan, Presiden akan membuka secara langsung pelayanan perizinanan terpadu tersebut.
Perizinan terpadu akan menggabungkan pelayanan dari 21 kementerian dan lembaga. Dua pekan lalu sebanyak 66 pegawai negeri dari sejumlah kementerian telah berkantor di BKPM Jakarta. Mereka bertugas sebagai petugas penghubung (liaison officer/LO) guna mendukung layanan PTSP.
LO yang ada di front office bertugas memberikan layanan penerimaan permohonan perizinan maupun konsultasi dari investor. Sementara pemrosesan izin dilakukan oleh LO yang bertugas di back office.
