Tabung gas elpiji 12 kg di penyalur elpiji Limas Raga, Bandung, Jawa Barat, Selasa 13 Januari 2015. Penjualan elpiji 12 kg menurun sampai 10 persen pasca kenaikan di awal Januari lalu. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menunjuk PT Pindad (Persero) untuk memproduksi tabung liquified petroleum gas (LPG) bersubsidi dan converter kit untuk nelayan. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pengadaan ini untuk melanjutkan program konversi minyak ke gas.
Pemerintah berencana melakukan pengadaan dua juta tabung elpiji tiga kilogram. Tabung itu akan dibagikan ke sejumlah daerah yang masih menggunakan minyak tanah. Daerah itu antara lain Aceh, Sulawesi, dan Papua. Sementara kebutuhan converter kit untuk nelayan sebanyak 50.000 unit.
“Ketika saya di Pindad, saya tahu di sana punya kapasitas untuk membuat berbagai hal. Dua item ini termasuk bisa ditugaskan kepada Pindad untuk disiapkan,” kata Sudirman di Kementerian Energi, Rabu, 14 Januari 2015.
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pengadaan paket perdana elpiji bersubsidi dan converter kit ini. Sudirman mengatakan kerja sama ini akan memberi kepastian pasokan bagi pemerintah, sekaligus tambahan penerimaan bagi Pindad.
Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengatakan perusahaan saat ini memiliki kapasitas produksi 10.000 tabung gas per hari atau sekitar tiga juta tabung per hari. Silmy mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan PT Krakatau Steel untuk mendapat pasokan bahan baku. “Tidak perlu tambahan investasi untuk produksi ini,” kata Silmy di tempat yang sama.
Silmy mengatakan pihaknya juga telah memiliki teknologi untuk membuat converter kit. Namun produksi converter kit masih akan disesuaikan dengan peralatan yang dipergunakan nelayan. (Baca: Konsumsen LPG 12 Kg Mulai Merambah Gas Melon.)
Sudirman mengatakan penunjukan Pindad untuk menggarap kedua proyek ini menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Revisi ini, menurut Sudirman, akan memungkinkan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
“Semangat pemerintahan sekarang membuat segala sesuatu lebih mudah, lebih sinergis. Saya yakin karena ini sama-sama institusi negara, harusnya bisa dilakukan, tinggal formalitas bagaimana,” kata Sudirman.
