Pejabat baru Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksdya Ade Supandi (kiri) membalas hormat dari Menteri kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 31 Desember 2014. Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksdya Ade Supandi menggantikan Laksamana Marsetio. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo.
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tambahan dana untuk meningkatkan pengawasan laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Asep Burhanudin, lembaganya mendapatkan dana tambahan Rp 903,54 miliar pada 2015. (Baca: Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut)
Pada 2014, kata Asep, lembaganya hanya mendapatkan Rp 600 miliar. Setelah ada tambahan dana, Asep mengatakan, Kementerian akan menambah empat kapal dalam Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI). Pembuatan empat kapal pengawas yang masing-masing berukuran panjang 60 meter yang dimulai pada 2014 ini akan selesai pada akhir 2015. Empat kapal ini menambah jajaran kapal pengawas yang sebelumnya berjumlah 27 unit.
Sekretaris Direktur Jenderal Pengawasan Ida Kusuma Wardhaningsih mengatakan biaya pembuatan empat kapal pengawas itu Rp 381,412 miliar. Selain menambah kapal pengawas, Ida mengatakan, Kementerian akan menambah lima speed boat dan 17 pos pengawasan perikanan. "Kami akan perkuat di darat dan laut," ujarnya di kantornya, Senin, 12 Januari 2015. (Baca: Menteri Susi Janji Tambah Gaji PNS Kelautan)
Dari sisi operasional, pada 2014 kapal pengawas hanya beroperasi selama 66 hari dengan biaya Rp 91 milliar. Dengan tambahan anggaran tahun ini, kapal tersebut bisa beroperasi selama 116 hari dengan biaya Rp 190 miliar. Ida mengatakan akan mengajukan dana agar kegiatan operasional bisa 210-280 hari dengan dana Rp 71 miliar.
Kementerian juga akan mengawasi usaha perikanan. Ida mengatakan dana untuk keperluan tersebut dianggarkan Rp 264 miliar. Kementerian akan memantau kapal-kapal perikanan dan usaha budi daya perikanan serta mengawasi ketaatan di pelabuhan. Ada juga pembinaan sumber daya manusia melalui Kelompok Masyarakat Pengawas dengan anggaran Rp 3,5 miliar. Ida mengatakan akan membina 1.128 kelompok di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
