BPK Curigai Serapan Anggaran Tinggi di Akhir Tahun  

Senin, 15 Desember 2014 12:58 WIB

Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz . dok TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis mengatakan penyerapan anggaran pemerintah yang selalu tinggi pada akhir tahun patut dicurigai. “Proyek dan anggarannya banyak, tapi waktu penyerapannya singkat. Kami khawatir dengan kualitasnya,” kata Harry di kantornya, Senin, 15 Desember 2014.

Untuk itu, BPK akan lebih memperhatikan pemeriksaan pada laporan keuangan akhir tahun. “Kami akan periksa efisiensinya, ada hubungannya dengan kemakmuran rakyat atau tidak,” tutur Harry. (Baca: Jokowi Catat Sejarah Jika Datang ke Raker BPK)

Menurut Harry, selama ini, penyerapan pemerintah pada kuartal I dan II biasanya sangat rendah, kemudian diikuti dengan penumpukan pada kuartal III dan IV. Pada kuartal I, penyerapan anggaran hanya 6 persen. Kemudian, pada kuartal II, meningkat tipis menjadi 16 persen.

Selanjutnya, kata Harry, penyerapan anggaran pada kuartal III naik hingga 40-50 persen. Lalu, pada kuartal IV atau akhir tahun, 50 persen anggaran langsung terserap. “Ini rentan terjadi penyimpangan dan penyelewengan untuk membuat acara-acara yang biasanya ramai jelang dan pada akhir tahun.” (Baca: 4 Langkah Ahok Hemat Anggaran)

Harry menjelaskan belanja yang sifatnya rutin dan terikat, seperti belanja pegawai dan barang, jumlahnya relatif sama pada seluruh kuartal. Namun jumlah belanja modal tak menentu pada setiap kuartal. “Ini yang selalu jadi pertanyaan, apakah belanja modal ada masalah?” kata Harry.

Hal ini, kata dia, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu yang menjadi perhatian keduanya, kata Harry, adalah peraturan tentang pelelangan barang. “Selama ini dianggap memakan waktu yang sangat lama,” ujarnya. (Baca: BPK Temukan Kerugian Negara Rp 25,74 Triliun)

Harry kemudian menceritakan salah satu pengalamannya saat berkunjung ke daerah. Menurut dia, ada satu daerah yang baru mendapat dana Rp 200 miliar pada Desember sehingga si kepala daerah tak berani menindaklanjutinya. “Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat akhirnya jadi sisa anggaran.”

TRI ARTINING PUTRI

Berita terpopuler:
Rupiah Masuk Lima Besar Mata Uang Tak Dihargai
Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan
Terbang ke Oman Kini Bisa Langsung dari Jakarta

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

33 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

36 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

37 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

37 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

37 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

37 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

37 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

38 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

41 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

51 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya