Sejumlah pekerja melakukan pengerjaan kapal di galangan kapal PT Industri Kapal Indonesia di Makassar, Selasa (19/2). PT IKI yang kolaps selama 13 tahun akibat krisis ekonomi kini menerima tender pembuatan kapal milik pemerintahan maupun swasta dengan bantuan sejumlah perusahaan BUMN lainnya. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah tak hanya berfokus kemandirian pangan pada tahun 2015 mendatang. Sektor industri maritim pun diharapkan dapat berdiri sendiri sehingga tak perlu ada ketergantungan dari negara lain. "Salah satunya dalam industri kapal," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin 8 Desember 2014.
Hal ini dinilai penting sebab pemerintah memiliki program untuk memajukan sektor industri maritim selama 5 tahun pemerintahan. Kadin berharap dalam pengadaan alat-alat pendukung, Indonesia tak perlu mengimpor dari negara lain. (Baca;Kemenko Maritim Siapkan Tim Industri Maritim )
Pada 9 November lalu, pemerintah menandatangani MoU dengan Tiongkok ihwal pengadaan 500 kapal untuk proyek tol laut. Kapal berbobot 3.500-5.000 gross ton itu akan berperan sebagai feeder untuk jalur-jalur antarpulau. Wakil Ketua Kadin, Didie Soewondho berharap tak semua kapal dibangun di Tiongkok, agar keuntungan tak semua diraup negara tersebut. "Idealnya, sebagian besar dibuat di Indonesia, sebagian di Tiongkok," kata dia.
Menurut Didie, dana yang dihabiskan untuk pembelian kapal ini mencapai US$ 5 miliar. Harga kapal sendiri bervariasi dari US$ 2 -10 juta. (Baca:RI Potensial Jadi Pusat Pengolahan Ikan Dunia )
Didie menyayangkan sulitnya galangan kapal nasional untuk membuat kapal di dalam negeri. Biaya impor komponen kapal terhitung tinggi, dan masih dikenakan biaya masuk hingga 15 persen dan PPN sebesar 10 persen. Faktor ini menyebabkan harga kapal dalam negeri lebih tinggi 17-20 persen dibanding kapal impor.
Sedangkan, untuk impor kapal dalam bentuk utuh tidak dikenakan bea masuk alias nol persen. Ia berharap pada 2015 dapat dibuat kebijakan pembebasan biaya masuk untuk bahan baku kapal, agar dapat mendorong pertumbuhan penjualan galangan kapal nasional. "Minimal dibuat sama atau lebih rendah," kata dia. (Baca: Pelabuhan Tanjung Priok Kelebihan Beban)
