Sebuah Kapal Ikan berbendera Vietnam ditenggelamkan di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, 5 Desember 2014. Penenggelaman kapal tersebut dilakukan dengan cara diletakkan bom oleh tim Kopaska, karena mencuri ikan di perairan Indonesia. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan, penenggalaman kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia bukan soal gagah-gagahan atau semacam display politik. Penenggalaman kapal asing itu disebut sebagai prinsip wilayah kedaultan Indonesia.
"Kita akan ukur secara objektif apakah setelah penenggelaman kapal asing ini hasil tangkapan nelayan kita meningkat, ekspor kita meningkat, dan kesejahteraan nelayan meningkat," tulis Jokowi lewat akun Facebook resminya hari ini, Minggu, 7 Desember 2014. (Baca :Kisah Freddy dan Bom Molotov Kapal Pencuri Ikan)
Jumat, 5 Desember 2014, Badan Koordinasi Kemanan Laut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan tiga kapal Vietnam di Tarempa, Kepulauan Anambas, Kepualuan Riau. Tiga kapal itu merupakan kapal ikan asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah laut Indonesia. (Baca : Jokowi, Presiden Pertama yang Perintahkan Tenggelamkan Kapal)
Menurut Jokowi, setelah penenggalaman itu, TNI Angkatan Laut akan mengintensifkan patroli untuk menjamin laut Indonesia bebas dari pencurian ikan. Jokowi menegaskan pula bahwa nelayan Indonesia harus bisa menjual ikan ke pasar internasional dengan harga pasar internasional.
Jokowi menargetkan hasil tangkapan ikan tahun ini mencapai Rp 300 triliun per tahun. Angka itu disebut sesuai dengan data Badan Pengawas Keuangan. "Jangan seperti kemarin dengan subsidi ke nelayan Rp 11 triliun tapi hasilnya hanya Rp 300 milyar/tahun," kata Jokowi.
Duit Rp 300 triliun itu, kata Jokowi, jika masuk ke kas negara bisa untuk program perbaikan kampung-kampung nelayan, membangun infrastruktur, seperti galangan kapal, membangun pasar ikan khusus, dan mengembangkan jaringan pemasaran dunia untuk ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia.
