Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (kanan), berbincang dengan pengunjung saat sidak ke TKI Lounge Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, 28 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan meninjau kembali data-data dalam proses sertifikasi calon tenaga kerja Indonesia (TKI) secara keseluruhan. Hal itu dilakukan untuk membenahi uji kompetensi dan sertifikasi bagi calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri.
"Kami coba tawarkan solusi apa yang bisa kami pakai untuk memperbaiki proses uji kompetensi terutama yang di sektor informal," katanya saat ditemui di kantor BNP2TKI, Kamis, 27 November 2014. (Baca: Menteri Hanif Sidak ke PJTKI yang Diusut Rudi Soik)
Menteri Hanif menyoroti uji kompetensi dalam sertifikasi calon TKI sebagai palang pintu terakhir sebelum berangkat ke luar negeri. Alasannya, calon TKI bermasalah yang melewati proses rekrutmen dan training dapat dicegat dalam uji kompetensi.
"Kalau palang pintu di sini bener, ini bisa meminimalkan resiko dari penempatan TKI ke luar negeri," katanya. "Ini sekaligus sesuai dengan harapan Pak Jusuf Kalla yang ingin menekan jumlah TKI sektor informal."
Menurut Hanif, pengetatan uji kompetensi secara otomotis menekan jumlah TKI sektor informal. "Jadi yang tidak dilatih dan tidak mempunyai kemampuan tidak lolos," katanya. Oleh karena itu dia ingin semua stakeholder terutama dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang menangani proses rekrutmen serius memberikan pelatihan-pelatihan terhadap calon TKI. (Baca: Kemenaker Akan Perbaiki Tata Kelola TKI)
Tentang TKI yang dipulangkan dari negara tujuan, Hanif meminta pejabatnya untuk mengecek dan mengkaji jumlah pahlawan devisa itu. "Terlepas dari berapa banyak jumlahnya tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi sumber TKI yang bermasalah di luar negeri," kata Hanif.
Dalam setahun, sekitar 300 ribu sertifikasi calon TKI dikeluarkan oleh tujuh LSP untuk sektor informal. Sedangkan untuk pekerja formal, sebanyak 113 LSP mengeluarkan 200 sertifikasi calon tenaga kerja. (Baca: Ditunjuk Jadi Ketua BNP2TKI, Ini Kata Nusron Wahid)
