TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Aburizal Bakrie mengatakan, tidak ada perubahan mengenai kebijakan privatisasi BUMN. Namun, privatisasi akan dilakukan saat harga dalam kondisi yang baik. "Buat saya kebijakan privatisasi tidak berubah. Tapi bukan berarti harus ada sekarang, kan, kebijakan tidak berubah. Tapi kita lihat pasar dan harga yang bisa kita capai pada waktu setinggi mungkin,"kata Ical, sapaan akrab Aburizal, usai salat Jumat di Departemen Keuangan Jakarta, Jumat (10/6). Saat ini, menurut Ical, kondisi cash flow negara dalam keadaan aman. Sehingga, tidak memerlukan suatu penjualan yang dilakukan setiap waktu dan kapan saja meskipun harga buruk. "Sekarang kita bisa bernapas, dan dengan itu, kita bisa bilang hanya akan menjual bila harga baik. Namun, jika sekarang harga baik why not? Saya hanya harapkan Rp 13 triliun itu,"kata Ical. Ical membantah jika dirinya dikatakan tidak setuju rencana Meneg BUMN yang akan mengganti privatisasi dengan deviden. "Yang bilang nggak bisa siapa? Itu,kan hanya pendapat-pendapat, saya mengatakan kalau bisa misalnya deviden dapat privatisasi dapat,"ujarnya. Saat ini yang paling penting, menurut Menteri Aburizal, pemerintah segera mendapatkan pemasukan sebesar Rp 13 triliun dan penyelesaian kredit ADB sebesar US$ 250 juta dapat segera terlaksana. Karena, jika tidak akan terdapat ketimpangan pada APBN 2005. Menko Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menteri Keuangan Jusuf Anwar beberapa waktu lalu menagih hasil privatisasi BUMN yang tahun ini belum direalisasikan oleh kantor kementrian BUMN. Adapun target penerimaan deviden BUMN tahun ini sebesar Rp 9,5 triliun. Dan pendapatan dari privatisasi sebesar Rp 3,5 triliun. Suryani Ika Sari