TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjabarkan hal-hal yang perlu dilakukan kementeriannya dalam rangka mendukung kebijakan maritim di depan pengusaha Kamar Dagang dan Industri. "Ingin jelaskan program maritim pemerintah dari kesiapan Menhub," kata Jonan di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, 14 November 2014.

Menurut Jonan, ada sejumlah hal yang harus ditangani oleh kementeriannya untuk menunjang program maritim. Pertama, persoalan regulasi dalam kaitan perizinan. "Tidak boleh dilama-lamain," ujarnya. (Baca: Jokowi Tegaskan Indonesia Poros Maritim Dunia)

Jonan mengatakan akan mempermudah proses perizinan yang berkaitan dengan perhubungan laut. Salah satu caranya dengan mendorong wewenang penandatanganan secara langsung kepada direktur jenderal terhadap hal-hal yang sifatnya tak terlalu penting untuk mendapat tanda tangan dari menteri.

Kemudian, ia juga akan membuat perizinan menjadi lebih simpel dalam kaitan waktu pengurusan. "Misal, kalau perizinan tiap bulan, ya, kita ubah, kita buat setahun sekali. Yang biasa satu tahun kita ganti lima tahun," ujar mantan Direktur Utama PT KAI tersebut. (Baca: Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim)

Jonan juga menegaskan kembali soal keinginannya untuk segera membangun 24 pelabuhan baru yang dapat menunjang konsep jalan tol laut dan memperkukuh kekuatan maritim nasional. Selain itu, ia menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur, baik di darat, laut, maupun untuk udara.

Untuk hal ini, rencananya ia akan menghapus peraturan mengenai tender pembangunan infrastruktur. Aturan ini akan dicabut. "Sekarang kalau ada inisiatif sendiri, tanahnya sendiri, ya, kita kasih (untuk dibangun)," ujar Jonan. (Baca: Dukungan Fahri Atas Poros Maritim Bukan Basa-basi)

Jonan menilai pembangunan pelabuhan dan bandara lebih baik dilakukan secara merata di setiap daerah, bukan menunggu perkembangan di daerah setempat untuk dibangun fasilitas. "Saya cenderung APBN itu dibuat untuk perataan pembangunan sehingga daerah-daerah itu naik," katanya.

Kamar Dagang dan Industri bersama asosiasi-asosiasi bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, pada Jumat, 14 November 2014. Menurut Ketua Kadin Suryo B. Sulistyo, pertemuan ini diadakan untuk mendiskusikan kebijakan maritim antara Kadin dan pemerintah. "Bisa mendengarkan pendapat beliau. Sektor perhubungan jadi kunci dari bidang maritim," katanya di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, 14 November 2014.

PRIO HARI KRISTANTO

Berita Lain
Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah
Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM
MUI Tak Setuju FPI Dibubarkan, Mengapa?
Ahok Didukung MUI Asal...